PENEGAKAN HUKUM PIDANA DALAM PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SAMBAS TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KEPEMILIKAN TELUR PENYU YANG DILINDUNGI (STUDI PUTUSAN NOMOR:178/PID.SUS-LH/2023/PN.SBS) - NIM. A1011211078, MASDA (Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura, 2025)
Abstract The case of ownership of turtle eggs is a criminal act committed by an individual or group to control parts of a protected animal. Considering the increasingly limited turtle population, law enforcement against perpetrators of this crime is very important. In this research, the author focuses attention on the reasons why criminal law enforcement in the Sambas District Court decision Number:178/Pid.Sus-LH/2023/PN.Sbs has not been optimal for perpetrators of the crime of possessing protected turtle eggs. The method used in this research is an empirical juridical approach. We collected data, information and information from relevant agencies, and conducted direct studies at the Sambas District Court by reviewing decisions relevant to this topic, namely the case of ownership of protected turtle eggs, based on decision Number: 178/Pid. Sus/2023/PN. SB. The results of the research show that law enforcement against the perpetrator of the crime of possessing turtle eggs, known as the Defendant Mawardi Alias Komeng Bin Baharudin, has been legally and convincingly proven guilty. This criminal act is contrary to Article 21 Paragraph (2) letter e in conjunction with Article 40 Paragraph (2) of Law Number 5 of 1990 concerning Conservation of Biological Natural Resources and Their Ecosystems. The Sambas District Court judge gave the defendant a prison sentence of 8 (eight) months without a fine. Various elements that influence law enforcement in this case include legal aspects, law enforcement, facilities and infrastructure, as well as society and culture. For this reason, the author recommends that law enforcement be more serious in dealing with and providing punishment to law violators who possess turtle eggs. Keywords: law enforcement; turtle conservation; judgement Abstrak Kasus kepemilikan telur penyu adalah tindakan kriminal yang dilakukan oleh individu atau kelompok untuk menguasai bagian dari satwa yang dilindungi. Mengingat populasi penyu yang semakin terbatas, penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana ini menjadi sangat penting. Dalam penelitian ini, Penulis memfokuskan perhatian pada alasan mengapa penegakan hukum pidana dalam putusan pengadilan negeri sambas Nomor:178/Pid.Sus-LH/2023/PN.Sbs belum maksimal terhadap pelaku tindak pidana kepemilikan telur penyu yang dilindungi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris. Kami mengumpulkan data, informasi, dan keterangan dari instansi terkait, serta melakukan studi langsung di Pengadilan Negeri Sambas dengan mengkaji putusan yang relevan dengan topik ini, yaitu kasus kepemilikan telur penyu yang dilindungi, berdasarkan putusan Nomor: 178/Pid. Sus/2023/PN. Sbs. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana kepemilikan telur penyu, yang dikenal dengan nama Terdakwa Mawardi Alias Komeng Bin Baharudin, telah terbukti secara legal dan meyakinkan bersalah. Tindakan kriminal tersebut bertentangan dengan Pasal 21 Ayat (2) huruf e juncto Pasal 40 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 mengenai Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Hakim Pengadilan Negeri Sambas memberikan hukuman penjara selama 8 (delapan) bulan tanpa adanya denda kepada terdakwa tersebut. Berbagai elemen yang berpengaruh terhadap penegakan hukum dalam kasus ini mencakup aspek hukum, penegak hukum, sarana dan prasarana, serta masyarakat dan budaya. Untuk itu, Penulis merekomendasikan kepada pihak penegak hukum agar lebih serius dalam mengatasi dan memberikan hukuman kepada pelanggar hukum yang memiliki telur penyu. Kata Kunci: penegakan hukum pidana; konservasi penyu; putusan hakim