IMPLEMENTASI PROGRAM BANTUAN OPERASIONAL PENDIDIKAN (BOP) PADA SEKOLAH SLTA DI KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU TAHUN 2010-2012 - Heri Susanto (Sekolah Pascasarjana UNAS, 2016)
Salah satu masalah yang belum diketahui dengan baik dalam kaitannya dengan implementasi program tersebut adalah seberapa baik program tersebut telah dilaksanakan danapa saja yang mempengaruhi implementasinya pada tingkat SLTA di Kepulauan Seribu. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan implementasi program BOP pada tahappersiapan dan pelaksanaan pada tingkat SLTA di Kabupaten Administrasi Kepulauan SeribuProvinsi DKI Jakarta pada tahun 2010-2012 dan mengidentifikasi hal-hal yang menjadikanimplementasi program sebagaimana ditemukan di lapangan. Penelitian ini deskriptif kualitatif. Data dikumpulkan dari Tim Pengelola BOP SMA Negeri 69 Jakarta dan SMK Negeri 61 Jakarta melalui wawancara mendalam yang direkamdengan dipandu oleh pedoman wawancara. Untuk trianggulasi, data juga dikumpulkan dari Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta, Suku Dinas Pendidikan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu, Dewan Pendidikan Kepualaun Seribu dan Komite Sekolah. Rekaman dataditranskrip secara penuh. Data selanjutnya dikategorisasikan menurut kategorisasi tahapanimplementasi. Dengan data yang telah dikategorisasikan tersebut implementasi program BOPdigambarkan dan kemudian dikaji kesesuaiannya dengan ketentuan. Akhirnya hal-hal yangmempengaruhi implementasi dikaji. Penelitian ini mengadopsi model evaluasi diskrepansi dikembangkan oleh Provus (1969). Menurut model ini, evaluasi dilakukan untuk mengetahui apakah pelaksanaan atau kinerja program sesuai dengan standar-standar pelaksanaan programyang telah ditetapkan. Dalam hal pelaksanaan BOP, standar-standar yang dimaksud adalah ketentuan-ketentuan Pelaksanaan BOP. Selanjutnya variabel komunikasi, sumberdaya,disposisi, dan struktur birokrasi (Edward, 1980) digunakan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi BOP di sekolah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi program BOP pada tingkatsekolah pada tahap persiapan maupun tahap pelaksanaan secara umum berjalan dengan baik.Namun demikian, implementasi tersebut diwarnai oleh beberapa praktik yang kurang sesuai dengan ketentuan Pergub yang telah di tetapkan. Ketidaksesuaian tersebut terutama meliputi:(1) sosialisasi yang tidak berjalan efektif dan upaya pemilihan personal tim yang kurangkompeten (2) Sekolah cenderung memilih cara pengelolaan yang simple dan terlaksanamenurut persepsi masing-masing yang penting dana dapat di pertanggungjawabkan karenalaporan tersebut harus disampaikan kepada msyarakat terutama wali murid dan komitesekolah (3) Pada umumnya sekolah menggunakan sebagian dana BOP untuk membiayaikegiatan di luar Kode Rekening yang termaktub dalam Pergub, walaupun akuntabel secaraadministratif, pengelolaan BOP di sekolah belum transparan. Analisis menunjukkan bahwaketidaksesuaian implementasi disebabkan oleh adanya komunikasi yang kurang memadai, keterbatasan sumberdaya (staf dan dana). Kata Kunci : Implementasi Program, Bantuan Operasional Pendidikan (BOP), Kepulauan Seribu