PERLINDUNGAN HUKUM PEMEGANG KARTU KREDIT SEBAGAI NASABAH BANK BERDASARKAN PERJANJIAN MERCHANT - Sunarjo Sunarjo (University of Merdeka Malang, 2017)
Law protection became a basic element in law relation which had justice dimension. Without law protection, law relation got imbalance which would make conflict inter party. On philosophy dimension, law protection included 3 aspects. The dimensions were ontology, epistemology, and axiology. Ontology contemplated the essence and the meaning of something. Epistemology contemplated the way or the method to reach something, and axiologyelaborated the benefit or the use of something. Law protection had a meaning as a protection using law as the medium or a protection which was accommodated by law. It was directed to a certain interest relating to the law. Technically it was by making an interest which was needed to protect into a law right. In law relation of business transaction payment using credit card, it involved 3 parties, namely issuing bank (the bank which issued the card), card holder (the one who held the card) andmerchant (the places which accepted the payment using credit card). The three parties had a different law relation. The parties, especially the card holder, had to be protected legally so they did not suffer financial loss when they did transaction and when they did payment using credit card. Perlindungan hukum menjadi elemen mendasar dalam hubungan hukum yang berdimensi keadilan. Tanpa perlindungan hukum, hubungan hukum diwarnai ketimpangan yang akan menimbulkan pertentangan antar pihak. Pada dimensi filsafat, perlindungan hukum itu menyangkut tiga aspek. Dimensi dimaksud adalah ontologi, epistimologi, dan aksiologi. Ontologi berkontemplasi tentang hakekat atau makna sesuatu. Epistimologi berkontemplasi tentang cara atau metode mencapai sesuatu, dan aksiologi mengelaborasi manfaat atau kegunaan sesuatu hal. Perlindungan hukum mempunyai makna sebagai perlindungan dengan menggunakan sarana hukum atau perlindungan yang diakomodasikan oleh hukum, ditujukan kepada perlindungan terhadap kepentingan tertentu dalam hubungan hukum. Teknisnya adalah dengan cara menjadikan kepentingan yang perlu dilindungi tersebut ke dalam sebuah hak hukum. Pada hubungan hukum berupa pembayaran transaksi bisnis dengan kartu kredit, melibatkan tiga pihak, yaitu issuing bank (bank yang mengeluarkan kartu), card holder (pemegang kartu) dan merchant (tempat-tempat yang mau menerima pembayaran dengan kartu kredit). Antara ketiga pihak tersebut mempunyai hubungan hukum yang berbeda. Para pihak tersebut terutama pemegang kartu kredit harus dilindungi secara hukum sehingga tidak mengalami kerugian ketika bertransaksi dan melakukan pembayaran dengan kartu kredit.