Hambatan Implementasi Kurikulum Merdeka : Studi Kasus Sekolah Penggerak Jenjang SD Kabupaten Bulungan - noviantari, ika (Program Studi Pendidikan matematika STKIP PGRI Pacitan STKIP PGRI Pacitan, 2025)
Pelaksanaan program prioritas nasional kurikulum merdeka melalui program sekolah penggerak, tersebar di seluruh Indonesia, salah satunya di Provinsi Kalimantan Utara, dan sudah berjalan kurang lebih 2 tahun. Sebagai bentuk monitoring dan evaluasi perlu diidentifikasi hambatan yang dialami sekolah penggerak secara rinci khususnya jenjang sekolah dasar di Kabupaten Bulungan yang paling banyak terdapat sekolah penggerak, sehingga memperoleh gambaran tentang bagian/area yang perlu diperbaiki/diintervensi dalam pendampingan agar lebih tepat sasaran dan sesuai dengan tujuan program. Penelitian yang dilakukan berjenis penelitian kualitatif dengan model studi kasus. Partisipan 2 kepala sekolah, dan 3 orang guru yang merupakan komite pembelajar. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, angket dan observasi. Lalu analisis data melalui coding dan diperoleh 6 kategori dengan 10 tema. Setelah dilakukan analisis keterhubungan diperoleh hambatan dalam implementasi kurikulum merdeka antara lain hambatan dalam 1) penyusunan kurikulum merdeka/KOSP, 2) memahami dan menyusun modul ajar sendiri, 3) pemanfaatan dan penggunaan PMM, 4) keterbatasan sarana dan prasarana sekolah, 5) pelaksanaan projek penguatan profil pelajar pancasila, 6) komunitas belajar. Dengan diperolehnya aspek hambatan dalam implementasi kurikulum merdeka di sekolah penggerak ini, diharapkan dapat dicari solusi untuk mengatasi hambatan tersebut serta menyusun kebijakan terkait yang dijadikan pedoman dalam perbaikan terkait implementasi kurikulum merdeka khususnya untuk jenjang SD sekolah penggerak.