PENETAPAN HAK WARIS BAGI MENANTU LAKI-LAKI DALAM KEWARISAN ADAT LAMPUNG PERSPEKTIF MAQOSID AL- SHARI’AH HUKUM KELUARGA JAMAL AL-DIN’ATIYYAH (Studi Kasus di Desa Jepara Kecamatan Way Jepara Kabupaten Lampung Timur) - Ulfatuz Zahra; Nashrun Jauhari (Al-Istinbath : Jurnal Ilmu Hukum dan Hukum Keluarga Islam, 2024)
Hukum Kewarisan adalah hukum yang penting bagi masyarakat karena hukum kewarisan bagian dari hukum keluarga dan kekayaan yang harus di bagi secara adil dalam merata kepada ahli waris dengan syarat-syarat tertentu. Indonesia memilki tiga sistem kewarisan yang dipakai di Indonesia antara lain, Hukum Kewarisan Islam, Hukum BW (burgerlijk Wetboek), dan Hukum Adat. Lampung menganut sistem patrelinial dengan sistem kewarisan mayorat terdapat keluarga yang tidak mempunyai anak laki-laki di Desa Jepara sedangkan anak laki-laki pertama didalam adat lampung menjadi ahli waris dan menggantikan peran orang tua dengan begitu keluarga menetapkan salah satu menantu laki-lakinya menjadi ahli waris dikeluargannya karena untuk menjaga harta dan nasab. Fenomena yang melatar belakangi penelitian ini karena penetapan ini bisa menimbulkan masalah kemudian hari dan tidak terjamin kemaslahatan sebab menantu yang dijadikan ahli waris. Fokus masalah pada penelitian ini bagaimana penetapan hak waris bagi menantu laki-laki di Desa Jepara, Kecamatan Way Jepara, Kabupaten lampung Timur dan bagaimana tinjauan Maqosid Al-Shari’ah Jamal Al-Din’Atiyyah terhadap penetapan hak waris bagi menantu laki-laki di Desa Jepara, Kecamatan Way Jepara Kabupaten lampung Timur. Penelitian ini menggunakan motode deskriptif kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus yang dilakukan dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa penetapan hak waris bagi menantu laki-laki di Desa Jepara, Kecamatan Way Jepara, Kabupaten Lampung Timur dengan cara Penetapan hak waris bagi menantu laki-laki di Desa Jepara suku pepadun dalam membagi harta warisan kepada menantu laki-laki beroreantasi pada tradisi dengan tujuan menjaga harta dan menjaga nasab, karena adat Lampung menggunakan sistem kekerabatan patrlilenial dan menggunakan sistem mayorat. Karena anak laki-laki dianggap mampu mengurus semua urusan keluarga baik harta warisan maupun mengurus adik-adiknya sebaliknya peremupuan setelah menikah harus mengikuti suaminnya dan keluar dari nasab orangtuanya. Adapun tinjauan Maqosid Al-Shari’ah Jamal Al-Din’Atiyyah terhadap penetapan hak waris bagi menantu laki-laki di Desa Jepara, Kecamatan Way Jepara, Kabupaten Lampung Timur, tidak sesuai dengan hifz nasab (menjaga keturunan) dan tandzim al-janib al-mali li al-usrah (aspek ekonomi keluarga) dan bisa menimbulkan konflik. Abstract Inheritance law is an important law for society because inheritance law is part of family law and wealth must be distributed fairly and evenly among heirs under certain conditions. Indonesia has three inheritance systems that are used in Indonesia, namely, Islamic Inheritance Law, BW Law (burgerlijk Wetboek), and Customary Law. Lampung adheres to a patrilineal system with a mayoral inheritance system. There are families who do not have sons in Jepara Village, while the first son in Lampung custom becomes the heir and replaces the role of the parents, so the family determines that one of his sons-in-law is the heir. issued because to protect property and lineage. The phenomenon that is the background of this research is because this stipulation can cause problems later on and benefits are not guaranteed because the son-in-law is made the heir. The focus of the problem in this research is how to determine the inheritance rights for sons-in-law in Jepara Village, Way Jepara District, East Lampung Regency and how Maqashid Al-Shari'ah Jamal Al-Din Atiyyah's review of the determination of inheritance rights for sons-in-law in the village Jepara, Way Jepara District, East Lampung Regency. This study uses a qualitative descriptive method with the type of case study research conducted by collecting data through observation, interviews and documentation. The results of this study indicate that the determination of inheritance rights for sons-in-law in Jepara Village, Way Jepara District, East Lampung Regency by means of determining inheritance rights for sons-in-law in Jepara Village, the Pepadun tribe in dividing inheritance to sons-in-law is oriented towards tradition with the aim of protecting property and protecting lineage, because Lampung custom uses a patrilineal kinship system and uses a mayoral system. Because boys are considered capable of taking care of all family matters, both inheritance and taking care of their younger siblings, on the other hand, after marriage, women must follow their husbands and leave their parents' lineage. As for Maqasid Al-Shari'ah Jamal Al-Din'Atiyyah's review of the determination of inheritance rights for sons-in-law in Jepara Village, Way Jepara District, East Lampung Regency, it is not in accordance with hifz nasab (safeguarding offspring) and tandzim al-janib al -Maliki al-usrah (economic aspects of the family) and can cause conflict.