Pendampingan Pemangku Kepentingan Dalam Governansi Ekowisata Pesisir Di Pulau Bintan Provinsi Kepulauan Riau - Alfiandri Alfiandri; Eko Prasojo; Roy Valiant Salomo (CV. Austronesia Akademika, 2024)
Pendampingan pemangku kepentingan dalam mengelola ekowisata pesisir di Pulau Bintan, dengan tujuan untuk meningkatkan tata kelola yang berkelanjutan dan melibatkan berbagai pihak dalam pengelolaan sumber daya alam pesisir. Pendampingan ini bertujuan untuk memperkuat kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, masyarakat lokal, dan akademisi dalam mengembangkan ekowisata berbasis konservasi, khususnya terkait dengan hutan mangrove yang menjadi salah satu daya tarik utama wisata pesisir di kawasan tersebut. Metode yang digunakan adalah pendekatan partisipatif dengan mengadakan Focus Group Discussion (FGD), pelatihan, dan workshop, yang melibatkan diskusi mendalam mengenai tantangan dan peluang dalam pengelolaan ekowisata, serta cara-cara untuk mengatasi masalah koordinasi antar pemangku kepentingan, kerusakan lingkungan, dan kurangnya infrastruktur yang mendukung. Hasil dari pendampingan ini menunjukkan bahwa kesadaran pemangku kepentingan terhadap pentingnya kolaborasi semakin meningkat, dan mereka lebih memahami cara-cara untuk mengelola ekowisata secara berkelanjutan. Pembahasan lebih lanjut mengidentifikasi tantangan dalam implementasi kebijakan yang efektif, seperti pengelolaan mangrove dan penguatan kapasitas masyarakat lokal. Kesimpulan dari artikel ini menyarankan pentingnya kolaborasi yang lebih erat antara semua pihak, serta perlunya edukasi dan pemberdayaan masyarakat agar mereka dapat merasakan manfaat ekonomi dari ekowisata tanpa merusak lingkungan. Oleh karena itu, kolaborasi yang berkelanjutan antara pemerintah, masyarakat, sektor swasta, dan akademisi sangat dibutuhkan untuk mewujudkan ekowisata yang menguntungkan dan berkelanjutan di Pulau Bintan.