Transparansi Pembangunan Fisik Desa Selat Baru Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis Tahun 2020 (Laboratorium Program Studi Ilmu Pemerintahan, 2024)
Untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan desa, pemerintah mengeluarkan kebijakan Alokasi Dana Desa yaitu dana yang berasal dari APBD yaitu minimal sebesar 10% dari Dana Alokasi Umum (DAU) ditambah Dana Bagi Hasil (DBH) Pemerintah Kabupaten/ Kota. Tujuan penelitian ini untuk menjelaskan dan menganalisis transparansi pembangunan fisik Desa Selat Baru Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis tahun 2020 beserta faktor penghambatnya. Metode penelitian ini kualitatif, dengan melakukan wawancara kepada informan terpilih dan hasilnya dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Pemerintah Desa Selat Baru kurang transparan dalam Pembangunan Fisik Desa Selat Baru Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis tahun 2020 khususnya pada Semenisasi jalan Family, RT.002/RW.007 Dusun Penawar Laut. Hal ini disebabkan karena pengumuman kebijakan akhir tahun anggaran hanya di print di kertas F4 dan ditempel di kantor desa sehingga masyarakat luar tidak mengetahuinya. Tidak adanya papan kegiatan dalam pembangunan yang menghabiskan dana Rp. 55.127.800 ini, serta tidak adanya layanan saran dan masukan atas pengelolaan keuangan desa. 2) Faktor penghambat transparansi pembangunan fisik Desa Selat Baru Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis tahun 2020 terdiri dari rendahnya pengetahuan masyarakat, keterbatasan akses teknologi sistem informasi, dan kurangnya pembinaan dalam mengelola dana desa. Disarankan Desa Selat Baru untuk memberikan sosialisasi kepada para ketua RT, ketua RW dan kepala Dusun tentang pentingnya meningkatkan kesadaran masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam musyawarah pembangunan fisik yang menggunakan dana desa. Mencetak informasi APBDes akhir tahun anggaran dengan ukuran besar. Kepala Desa disarankan lebih tegas dalam memberikan sanksi kepada aparat Desa yang malas mengikuti Bimtek Pengelolaan Dana Desa.