KEBIJAKAN PEMBANGUNAN BERWAWASAN KEPENDUDUKAN BAGI STAKEHOLDERS DAN MITRA KERJA DI PROVINSI BANTEN - Riny Handayani (Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, 2014)
Sebagai provinsi yang relatif masih muda, Provinsi Banten dihadapkan pada sejumlah persoalan terutama di bidang kependudukan. Berdasarkan Data dari BPS 2013, terdapat penduduk sebesar 11.452.491 jiwa dibandingkan dengan sensus sebelumnya tahun 2000, penduduk Banten terdata tumbuh pesat dengan laju pertumbuhan penduduk yang terdata tahun 2013 sebesar 2,27%. Sebagai pembanding, wilayah lain di Indonesia hanya tumbuh rata-rata sebesar 1,49% pertahunnya, akibatnya persentase penduduk Banten terhadap total penduduk Indonesia meningkat dari 3,95% pada tahun 2000 menjadi sebesar 4,48% pada tahun 2010. Secara sederhana pembangunan berwawasan kependudukan mengandung dua makna, pertama yaitu pembangunan yang disesuaikan dengan potensi dan kondisi penduduk yang ada. Penduduk harus dijadikan titik sentral dalam proses pembangunan. Kedua, Pembangunan berwawasan kependudukan adalah pembangunan sumberdaya manusia, pembangunan lebih menekankan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia dibandingkan dengan pembangunan infrastruktur semata-mata. Pelaksanaan pembangunan berwawasan kependudukan ini, bukan hanya tanggung jawab Badan Koordinasi Kependudukan dan Keluarga Berencana (BKKBN) Provinsi Banten saja tapi diperlukan kerjasama antara BKKBN dengan stakeholders dan mitra kerja untuk mewujudkan tujuan pembangunan berwawasan kependudukan yang menciptakan penduduk berkualitas sehingga akan mempercepat tercapainya pertumbuhan ekonomi secara luas dan berkelanjutan. Tugas utama BKKBN yang dalam hal ini memegang mandat untuk melaksanakan pembangunan berwawasan kependudukan adalah memprioritaskan pembangunan penduduk terutama untuk wilayah Banten bagian Selatan di Provinsi Banten dengan melibatkan stakeholders dan mitra kerja terkait.