PENERAPAN SANKSI TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORGAN TUBUH (GINJAL) (Studi Kasus Putusan Nomor: 587/Pid.B/2019/PN.JKT.PST) - Ersa, Assyifa Ramadhanty (Universitas Muara Bungo, 2024)
ABSTRAK Latar belakang dari penulisan ini didasarkan pada secara melawan hukum mencari keuntungan dari perdagangan organ tubuh khususnya ginjal. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana perdagangan organ tubuh pada ginjal serta bagaimana penerapan sanksi nya. Metode penelitian yang digunakan merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan da pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukan bahwa Perdagangan Organ Tubuh Manusia diatur dalam Pasal 192 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang dimana di dalam Undang-Undang tersebut berisikan ketentuan pidana atas pelarangan jual beli organ tubuh manusia pada tindakan transplantasi. Namun, pertimbangan hakim hanya menjatuhkan sanksi pidana penjara hanya 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dan pidana denda Rp.250.000.000,- jika tidak dibayar digantikan dengan pidana kurungan 1 bulan, sedangkan pada Pasal 192 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan ancaman pidana penjaranya paling lama 10 tahun dan denda 1 Miliar rupiah. Padahal Hakim harus mempertimbangkan penjatuhan sanksi terhadap pelaku perdagangan organ tubuh dengan melihat para pelaku sudah 10 (sepuluh) kali melakukan perdagangan oran tubuh ginjal tersebut, jika para pelaku mendapatkan sanksi yang ringan maka tidak akan menimbulkan efek jera.Kata Kunci: penerapan sanksi;perdagangan organ tubuh ginjal;tindak pidana.