ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERDAGANGAN BARANG ANTIK DI KOTA PONTIANAK - NIM. A1012211160, SIFA WULANDARI KALKHOVE (Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura, 2025)
ABSTRACT This study aims to determine the Regulations on Antique Trade in Pontianak City and Government Efforts in Regulating Antique Trade in Pontianak City. With the large number of antique trades in Pontianak City, problems arise in the lives of the community in the field of antique trade, although so far there have been no official regulations regulating the prohibition of antique trade issued by the Pontianak City government. In this study, the author uses an empirical legal method, with a descriptive approach. The results of the study indicate that there are no laws and regulations that specifically regulate antiques. However, regarding the sale and purchase of antiques, there are several things that must be considered. The government has made written regulations for antiques that are classified as luxury goods in Government Regulation Number 55 of 2004 concerning the Fifth Amendment to Government Regulation Number 145 of 2000 concerning Groups of Taxable Goods classified as luxury goods that are subject to sales tax on luxury goods. Overall, there are no Pontianak City Regional Regulations that regulate antique trade in Pontianak City. Efforts that can be made by the local government are to design special regulations on antique trade standards circulating in Pontianak City. The government also needs to supervise so that there is no illegal trade in antiques. Keywords: Trade, Antiques, Pontianak ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Pengaturan mengenai Perdagangan Barang Antik di Kota Pontianak dan Upaya Pemerintah dalam Mengatur Perdagangan Barang Antik di Kota Pontianak. Dengan banyaknya perdagangan barang antik yang ada di Kota Pontianak timbul persoalan terhadap kehidupan masyarakat dibidang perdagangan barang antik, meskipun selama ini belum ada peraturan resmi yang mengatur mengenai larangan perdagangan barang antik yang dikeluarkan oleh pemerintah Kota Pontianak. Dalam penelitian ini Penulis menggunakan metode yuridis empiris, dengan pendekatan Deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Tidak ada peraturan perundang-undangan yang khusus mengatur mengenai barang antik. Akan tetapi, terkait jual beli barang antik, ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Pemerintah telah membuat aturan tertulis untuk barang antik yang digolongkan sebagai barang mewah dalam Peraturan pemerintah Nomor 55 tahun 2004 tentang Perubahan kelima atas Peraturan Pemerintah Nomor 145 tahun 2000 tentang Kelompok Barang Kena Pajak yang tergolong mewah yang dikenakan pajak penjualan atas barang mewah. Secara keseluruhan belum terdapat Peraturan daerah Kota Pontianak yang mengatur mengenai perdagangan barang antik di Kota Pontianak. Upaya yang dapat dilakukan oleh pemerintah daerah adalah dengan merancang suatu peraturan khusus tentang standar perdagangan barang antik yang beredar di Kota Pontianak. Pemerintah juga perlu melakukan pengawasan agar tidak terjadi perdagangan gelap barang antik. Kata Kunci : Perdagangan, Barang Antik, Pontianak