Pemahaman Hak Kekayaan Intelektual Bagi Aparat Penegak Hukum - Abd Thalib; Dafrizal Samsudin; Rosyidi Hamzah; Nur Aisyah Thalib; Yusril Sabri (Lembaga Riset dan Inovasi Al-Matani, 2025)
Permasalahan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) saat ini semakin rumit karena sistem HKI semakin berkembang, yang membutuhkan pemahaman mendalam tentang HKI. Pada akhirnya, masalah HKI memengaruhi ekonomi, sosial, budaya, dan hukum di dalam dan di luar negeri. Terlepas dari fakta bahwa Indonesia memiliki undang-undang yang mengatur Hak atas Kekayaan Intelektual (HAKI), implementasi dan penegakan hukumnya sangat menantang. Salah satu masalah utamanya adalah masyarakat tidak memahami dan menyadari pentingnya HAKI dan konsekuensi negatif melanggarnya. Banyak pelaku usaha, terutama usaha kecil dan menengah, tidak menyadari bahwa melanggar HAKI dapat merugikan pemegang hak dan pencipta dan menghambat inovasi. Selain itu, penegakan hukum seringkali tidak efisien dan terkendala oleh biaya yang tinggi dan proses hukum yang lamban. Aparat penegak hukum terdiri dari hakim, jaksa, dan kepolisian yang ditugaskan oleh negara untuk menjalankan undang-undang, serta pengacara yang menjalankan undang-undang berdasarkan kepentingan klien mereka. Sudah jelas bagi masyarakat bahwa mereka mengharapkan penegakan hukum yang adil yang didasarkan pada prinsip-prinsip undang-undang dari semua aspek yang ada.