ANALISIS YURIDIS KELANGKAAN PUPUK BERSUBSIDI DIKABUPATEN JEMBER - Azqiyah, Naurotul; Fauziyah, Fauziyah (Universitas Muhammadiyah Jember, 2024)
Petani berhak mendapatkan perlindungan dalam memperoleh sarana dan prasarana produksi, termasuk subsidi pupuk, sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dalam praktiknya, alokasi pupuk bersubsidi diatur dengan ketat melalui peraturan perundang-undangan, dengan menetapkan alokasi berdasarkan usulan kebutuhan dari daerah dan direncanakan secara detail untuk memenuhi pemupukan berimbang di lokasi spesifik. Dalam tiga tahun terakhir terdapat pengurangan signifikan dalam alokasi pupuk bersubsidi di beberapa daerah, termasuk Kabupaten Jember yang mengalami penurunan alokasi sebesar lima puluh persen untuk pupuk urea dan NPK. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kebijakan Pemerintah Kabupaten Jember dan hambatan dalam menangani kelangkaan pupuk bersubsidi di kabupaten Jember. Hasil riset menyatakan kebijakan pemerintah Kabupaten Jember dalam menangani kelangkaan pupuk bersubsidi diwujudkan melalui program solusi dengan mendiirikan pabrik pupuk organik bernama Jember Pupuk Organik Lengkap (Si Jempol), dan hambatan terhadap ketersediaan Pupuk bersubsidi di Kabupaten Jember timbul karena adanya keterbatasan dalam anggaran APBN, yang mengakibatkan pengurangan alokasi kuota pupuk setiap tahunnya. Penulis memberikan saran untuk segera dilakukan percepatan regulasi daerah dengan segera menyusun dan menetapkan peraturan daerah yang spesifik untuk mendukung operasional pabrik pupuk organik Si Jempol. Selain itu dengan meningkatkan produksi pupuk lokal guna memenuhi kebutuhan pupuk di tingkat lokal bagi petani.