Perlindungan Hukum terhadap Anak yang Melakukan Tindak Pidana Persetubuhan - Novelia Rizki Abirilla; Noenik Soekorini; Siti Marwiyah (CV. ULIL ALBAB CORP, 2025)
Perlindungan hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana persetubuhan menjadi isu penting dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia. Anak sebagai pelaku tidak dapat diperlakukan sama dengan pelaku dewasa karena faktor psikologis dan sosial yang masih berkembang. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum yang berlaku, bentuk perlindungan hukum yang diberikan, serta kendala dalam implementasinya. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah mengatur mekanisme diversi, keadilan restoratif, serta rehabilitasi bagi anak pelaku tindak pidana. Namun, masih terdapat tantangan dalam penerapan, seperti kurangnya pemahaman aparat hukum terhadap pendekatan restoratif, keterbatasan fasilitas rehabilitasi, dan stigma sosial terhadap anak pelaku. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan pemahaman aparat penegak hukum, penguatan infrastruktur rehabilitasi, serta edukasi masyarakat agar anak pelaku dapat direintegrasikan kembali ke lingkungan sosialnya tanpa stigma.