KEMAUAN POLITIK UNTUK KEMAJUAN PENDIDIKAN DAN PENDIDIKAN POLITIK UNTUK KEMAJUAN BANGSA - Abdul Kadir (Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kendari, 2010)
Kemajuan bangsa dalam naungan NKRI didasarkan padapenegakan konsep empat pilar bangsa ini. Keempat pilar bangsatersebut menuntut adanya kemauan politik untuk kemajuanpendidikan dan perlu pula adanya pendidikan politik untukmencerdasakan bangsa. Mencerdaskan bangsa melalui pendidikanpolitik harapannya akan mengarahkan kemajuan bangsa. Artikel inidisusun untuk dapat mengurai salah satu gagasan untuk kemajuanbangsa dari dua sisi, yaitu pendidikan dan politik. Berdasarkan hasilyang berhasil penulis telusuri maka : 1) Kemauan politik untukmemajukan pendidikan belum konsisten dengan aksipolitik.Kepentingan politik (partai politik) lebih dominan darikeberpihakannya kepada kepentingan kemajuan bangsa melalui usahapendidikan yang maju dan berkualitas. Keberlanjutan kekuasaan(power sustainbalility) dan berbagai kekuasaan (power sharing) lebihmenjadi target praktisi politik di Indonesia. Semestinya, sistem politikdi Indonesia mengedepankan kepentingan rakyat dan bangsa agarmaju dan merdeka, menjadi tuan rumah sendiri dibawa panji-panjiUUD 1945 dan nilai inti Pancasila dengan menjujung tinggi usahapendidikan yang modern dan berkualitas; 2) Pendidikan dalam rangkamencerdaskan kehidupan bangsa sudah semestinya menjadi “sin quanon” dan prioritas nomor satu dalam ranking seleksi proses danproduk kebijakan politik pemerintah dan Negara Indonesia. Karena,bukti sejarah dunia dan amanat pendiri bangsa sudah cukup jelas dankuat untuk ditauladani dan diwujudkan dalam pembangunan bangsa dimasa depan; 3) Kemauan politik untuk memajukan pendidikan danpendidikan politik untuk kemujuan bangsa harus diawali denganpenempatan orang (pejabat) yang tepat orang dan tepat tempat, baikdijajaran eksekutif maupun dewan legislative. Ingat kata nabi “suatupekerjaan yang dikerjakan oleh bukan ahlinya, maka tunggulah masakehancuranya”. Implikasinya, ahlik politik dan ahli pendidikanadadalah syarat mutlak untuk menduduki jabatan politik dan terutamajabatan pendidikan (Mendiknas, Eselon I dan II). Kemudian, takalahpentingnya, dukungan APBN dan APBD minimal 20% yang dikelolahdalam satu atap untuk biaya pendidikan nasional; 4) Dalam kontekspasar bebas dan kecanggihan teknologi komunikasi dan informasi,maka konsep dan model “knowledge networking industry” atauindustrialisasi pendidikan mesti dikedepankan dalam perancangansistem pendidikan nasional dengan tetap berasaskan pancasila danUUD 1945 sebagai karakter dan identitas bangsa Indonesia yang maju diantara bangsa-bangsa beradab dan berbudaya di dunia modernsekarang dan masa depan.Kata Kunci : Kemauan Politik, Pendidikan Politik, KemajuanPendidikan, Keemajuan Bangsa