EFEKTIVITAS PENGGUNAAN APLIKASI FINANCIAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM DALAM MENINGKATKAN KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PADA DINAS PUTR KABUPATEN CIANJUR - Oktaviani, Yugianti; Nurdiani, Dini (Universitas Suryakancana, 2023)
Penelitian ini dilatarbelakangi adanya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menyatakan bahwa pemerintah daerah diberi kewenangan mengatur urusan keuangannya dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, pemerintah diwajibkan menerapkan basis akuntansi akrual secara penuh atas pengakuan dan pengukuran pendapatan mendorong pemerintah daerah untuk meningkatkan pengelolaan keuangannya. Aplikasi Financial Management Information System (FMIS) yang dirancang oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Yang dimana aplikasi FMIS ini merupakan suatu sistem informasi yang dibangun, dikembangkan dan digunakan untuk melakukan proses pengelolaan keuangan daerah mulai dari perencanaan sampai dengan pelaporan dan akuntabilitas kinerja. Penerapan aplikasi FMIS ini didasarkan pada Peraturan Kementerian Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 90 tahun 2019 tentang klasifikasi, kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan dan Pembangunan Keuangan Daerah dan Permendagri. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas penggunaan aplikasi FMIS pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) dan untuk mengetahui sejauh mana FMIS berperan dalam peningkatan kualitas laporan keuangan pada Dinas PUTR. Metode penelitian yang digunakan peneliti adalah metode penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan fenomenologi. Teknik pengumpulan data adalah berupa penelitian sumber dan observasi yang terdiri atas wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa, sistem aplikasi FMIS penggunaan aplikasi FMIS ini kurang efektif tetapi masih banyak kendala yang sedang dihadapi salah satunya yaitu sistem eror, ketidak kelancaran dalam penginputan pajak. Walaupun pelaksanaannya sudah sesuai dengan SOP. Proses penggunaan aplikasi FMIS di Dinas PUTR bahwa peningkatan kualitas laporan keuangan harus menyesuaikan dengan kebutuhannya menyatakan bukti laporan SP2D bahwa bukti SP2D yang sudah dilaksanakan dengan sah. This research is Law Number 32 of 2004 concerning Regional Government states that regional governments are given the authority to regulate their financial affairs and Law Number 1 of 2004 concerning State Treasury, the government is required to implement a full accrual basis of accounting for the recognition and measurement of income encouraging regional governments to improve management. his finances. The FMIS application was designed by the Financial and Development Supervisory Agency (BPKP). The FMIS application is an information system that is built, developed and used to carry out regional financial management processes starting from planning to reporting and performance accountability. The implementation of the FMIS application is based on the Ministry of Home Affairs Regulation (Permendagri) Number 90 of 2019 concerning classification, codification and nomenclature of Regional Financial Planning and Development and the Minister of Home Affairs Regulation. This research aims to determine the effectiveness of using the FMIS application at the PUTR Service and to determine the extent to which FMIS plays a role in improving the quality of financial reports at the PUTR Service. The research method used by researchers is a descriptive qualitative research method with a phenomenological approach. Data collection techniques are in the form of source research and observation consisting of interviews and documentation. The results of the research concluded that, using the FMIS application system, the use of the FMIS application is less effective but there are still many obstacles being faced, one of which is system errors, irregularities in tax input. Even though the implementation is in accordance with the SOP. The process of using the FMIS application in the PUTR Service means that improving the quality of financial reports must be adjusted to their needs, stating that the SP2D report shows proof that the SP2D has been implemented legally.