PERANAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DALAM PENGAWASAN KEUANGAN DESA KEDUNGREJO KECAMATAN JABON KABUPATEN SIDOARJO - Rafsanjani Ahmad; Bambang Panji Gunawan; Agung Supangkat (Fakultas Hukum, Universitas Maarif Hasyim Latif, 2021)
Badan Permusyawaratan Desa (BPD) berperan penting dalam Pembangunan dan Pengawasan Keuangan Desa di Desa Kedungrejo Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo. Studi ini bertujuan guna memahami pengawasan BPD terhadap penggunaan Dana Desa di Desa Kedungrejo, Kecamatan Jabon, Kabupaten Sidoarjo. BPD memiliki peran strategis dalam mengawasi penggunaan Dana Desa supaya tidak disalahgunakan. Untuk menjalankan fungsi pengawasannya, BPD diharapkan tidak ragu ataupun takut sebab Lembaga ini berlandasan hukum, terutama dalam hal pengawasan terhadap penggunaan Dana Desa. Hasil studi menunjukkan bahwa BPD belum mencapai tingkat maksimal dalam melaksanakan fungsi pengawasan dana desa karena fokus dan tugas masih dalam tahap perencanaan, yaitu menerima aspirasi penduduk desa mengenai pembangunan dan pengelolaan Dana Desa. Namun, dalam kenyataannya BPD sering tidak terlibatkan dalam proses tersebut. Oleh karena itu, pengawasan Dana Desa oleh BPD dapat dinilai berdasarkan indikator pengawasan, yaitu mengukur kesesuaian antara pengawasan dengan perencanaan awal, membandingkan pengawasan dengan perencanaannya, dan mengoreksi kinerja apabila terdapat kekeliruan. Salah satu hambatan yang dihadapi BPD dalam melakukan pengawasan adalah terbatasnya jumlah anggota BPD, serta adanya sikap kekeluargaan antara BPD dan Pemerintah Desa sehingga proses pengawasan kurang optimal.