PERTISIPASI MASYARAKAT: WUJUD TRANSPARANSI PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG DEMOKRATIS PUBLIC PARTICIPATION: TRANSPARENCY DESIGN FOR FORMING OF DEMOCRATIC LEGISLATION) - ., Syahmardan (Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undang, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, 2012)
Implementasi partisipasi masyarakat dalam pembentukan Peraturan perundang-Undangan berpedoman pada sistem politik yang dianut oleh negara, karena ituperubahan paradigma kenegaraan suatu negara memiliki konsekuensi terhadapperubahan pemaknaan dan mekanisme pelaksanaan partisipasi publik dalampembentukan peraturan perundang-undangan. Di era reformasi, bingkaitransparansi diartikulasikan sebagai partisipasi yang diberi makna keterlibatanmasyarakat dalam proses politik yang seluas-luasnya utamanya dalampembentukan peraturan perundang-undangan. Dengan diundangkannyaUndang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pembentukan PeraturanPerundang-undangan, harapan terhadap adanya suatu transparansi dalampembentukan peraturan perundang-undangan mulai menguat. Masyarakat dapatberpartisipasi dalam setiap tahapan pembentukan peraturan perundangundangan yang dimulai dari tahap perencanaan, penyusunan, pembahasan,pengesahan/penetapan dan pengundangan.