Analisis Pola dan Pencegahan Korupsi Legislasi di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada Pembentukan Undang-Undang - Fauzanto, Adi (Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undang, Kementerian Hukum, 2022)
Abstract Study about the problems of legislative corruption, direct the urgency of the existence of a state of law that requires the existence of laws and also the legislative institutions that form them. The latest problem regarding the study of law formation is State Capture, where institutions outside the law-making institution try to influence the substance of the regulation in accordance with the interests of that institution. The method to influence it is to bribe law-forming actors. In the study, an analysis of case studies of revisions and the formation of laws is carried out on the process of forming laws such as planning, drafting, discussing and ratifying, enactment with the principles of law formation. To prevent this, the incident of state capture is explained by the existence of a conflict of interest, resulting in the emergence of an enclosed discussion to making the law. Then look for a formula to prevent it by establishing a norm approach through formal institution supervision, public supervision, expert supervision, and supervision of related institutions, then a knowledge approach through public information about background legislators and related institutions, and systems approach through a whistleblowing system in the formation of laws. AbstrakPembahasan mengenai problematika korupsi legislasi, mengantarkan urgensi adanya bentuk negara hukum yang menysaratkan adanya undang-undang dan juga lembaga legislatif yang membentuknya. Permasalahan terbaru mengenai kajian pembentukan undang-undang merupakan State Capture, dimana pihak diluar lembaga pembentukan undang-undang berusaha mempengaruhi substansi peraturan sesuai dengan kepentingan pihak tersebut. Cara mempengaruhinya dengan melakukan suap kepada aktor-aktor pembentuk undang-undang. Dalam pembahasan dilakukan analisa studi kasus revisi dan pembentukan Undang-Undang terhadap proses pembentukan undang-undang seperti perencanaan, penyusunan, pembahasan dan pengesahan, pengundangan dengan prinsip-prinsip pembentukan undang-undang. Untuk mencegahnya, peristiwa state capture dijelaskan dengan adanya konflik kepentingan, sehingga munculnya ruang pembahasan tertutup undang-undang. Kemudian dicari formula mencegahnya dengan membentuk pendekatan norma melalui pengawasan instansi formal, pengawasan publik, pengawasan ahli, serta pengawasan pihak terkait, selanjutnya pendekatan pengetahuan melalui informasi publik latar belakang pembentuk undang-undang serta pihak terkait, dan pendekatan sistem melalui whistleblowing system pada pembentukan undang-undang.