Judicial Activism Mahkamah Konstitusi Dalam Menguji Konstitusionalitas Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang - Kurniawan, Denis (Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undang, Kementerian Hukum, 2024)
ABSTRAKMahkamah Konstitusi merupakan lembaga amanat reformasi yang berfungsi sebagai guardian of constitution dengan kewenangannya dalam menguji konstitusionalitas suatu undang-undang, dan sudah banyak putusan mahkamah konstitusi yang pada akhirnya membatalkan suatu produk hukum dari parlemen yakni undang-undang. Sejumlah putusan mahkamah konstitusi senantiasa mendapatkan perhatian publik, seperti halnya dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU-VII/2009, untuk pertama kalinya mahkamah konstitusi dinilai berwenang menguji peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Putusan tersebut menimbulkan polemik di tengah masyarakat, dan menimbulkan pertanyaan, mengenai keabsahan berwenang atau tidaknya mahkamah mengadili perkara a quo. Artikel ini ditulis meggunakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual atas ide dasar mengenai peradilan konstitusi, peraturan pemerintah pengganti undang-undang dan judicial activism, yang nantinya akan memberikan kesimpulan mengenai keabsahan kewenangan mahkamah dalam mengadili perkara peraturan pemerintah pengganti undang-undang, yang dilihat dari segi kebutuhan untuk melakukan pencegahan atas kerugian hak konstitusional warga negara, dan ini sebagai implementasi dari fungsi mahkamah konstitusi yang lain sebagai the protector of human rights. Kata Kunci: Mahkamah Konstitusi; Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang; Judicial Activism. ABSTRACTThe Constitutional Court is a reform mandate institution that functions as the guardian of the constitution with its authority to review the constitutionality of a law, and there have been many decisions of constitutional courts which in the end annulled a legal product from parliament, namely a law. A number of decisions of the constitutional court always receive public attention, as is the case in the Constitutional Court Decision Number 138/PUU-VII/2009, for the first time the constitutional court was deemed authorized to review government regulations in lieu of laws. The decision created a polemic in the community, and raised questions about the legitimacy of the authority or not of the court to try the a quo case. This article was written using normative legal research with a conceptual approach to the basic ideas of constitutional justice, government regulations in lieu of laws and judicial activism, which will later provide conclusions regarding the legitimacy of the court's authority in adjudicating cases of government regulations in lieu of laws, viewed from the perspective of the need to prevent the loss of citizens' constitutional rights, and this is an implementation of another function of the constitutional court as the protector of human rights.Keywords: The Constitutional Court; Government Regulation in lieu of law; Judicial Activism.