PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA TERHADAP PERATURAN DAERAH KABUPATEN BINTAN NOMOR 6 TAHUN 2010 TENTANG KEWAJIBAN PANDAI BACA TULIS AL-QUR’AN DAN MENDIRIKAN SHALAT BAGI ANAK USIA SEKOLAH YANG BERAGAMA ISLAM - Dendi, Mohammad Prima; Sinaga, Nomika (Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undang, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, 2018)
Seiring perkembangan zaman, kemajuan pembangunan di Indonesia dalam segala bidang berkembang pesat pula.Tidak terkecuali pembangunan dalam hal bidang pendidikan.Hal ini merupakan upaya yang sungguh- sungguh dari rakyat untuk mencapai suatu kehidupan yang dicita-citakan, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Untuk mencapai cita-cita dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, sangatlah diperlukan pemenuhan hak atas pendidikan yang layak bagi seluruh warga Negara Indonesia.[1]Salah satu indikator keberhasilan pembangunan disuatu negara adalah apabila didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas melalui jalur pendidikan.Oleh karena itu Pemerintah berupaya untuk menghasilkan dan meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas melalui program Wajib belajar 9 tahun serta program pendidikan lainnya demi mempersiapkan generasi yang siap bersaing pada era globalisasi.Dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional disebutkan bahwa “Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara”.[2]Pendidikan merupakan hak asasi manusia dan merupakan suatu sarana yang mutlak diperlukan untuk mewujudkan hak-hak yang lainnya. Penyelesaian suatu program pendidikan yang sudah ditetapkan dengan memuaskan merupakan prasyarat yang sangat penting untuk akses mendapatkan perkerjaan, memperoleh kehidupan yang layak serta mengangkat harkat dan martabat pribadi seseorang, sehingga pendidikan dipandang sebagai gerbang menuju keberhasilan.[1] Lutfi Hakim, Pendidikan Berbasis Hak Asasi Manusia. 2012. Pusham UII. Yogyakarta.[2]Lihat Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.