DILEMA KEDAULATAN HUKUM (PERSPEKTIF TEORI KEADILAN TRANSISIONAL) - Yuliani, Andi (Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undang, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, 2016)
Sebagai bangsa, kita terus mencari bentuk bagaimana menyikapi masa lalu dengan satu resep, keadilan atas korban. Sampai disini tentu kita mengalami dilema pada tujuan transisi, yaitu konsolidasi demokrasi. Desakan penghakiman kepada pelaku kelam masa lalu, mulai dari pelaku pelanggar HAM sampai koruptor, tidak hanya menjadi penghambat konsolidasi demokrasi, tetapi ia adalah musuh dalam selimut. Hal ini akan menimbulkan pertanyaan tentang bagaimana kedaulatan hukum dalam transisi demokrasi? Kedaulatan hukum dalam masa transisi, adalah hal yang penting. Perumusan konstitusi baru dan pembentukan institusi baru adalah bukti betapa transisi memberi ruang untuk tegaknya kedaulatan hukum. Bahkan dalam masa transisi, kedaulatan hukum menjadi faktor utama apakah transisi akan berjalan ke arah yang lebih baik, atau akan kembali ke masa lalu yang kelam. Jika rasa keadilan yang di masa lalu terinjak-injak oleh kekuasaan otoriter, maka dimasa transisi, kedaulatan hukum menjadi jembatan bagi negara untuk kembali mendapatkan kepercayaan rakyatnya. Jika kedaulatan hukum ini berjalan baik, maka konsolidasi demokrasi bisa diwujudkan sebagai penegasan akan komitmen bersama hidup berbangsa dan bernegara yang demokratis.