STATUS HUKUM PEMBERIAN HAK TANGGUNGAN KEPADA LEMBAGA PERKREDITAN DESA (LPD) DAN PENYELESAIAN KASUS WANPRESTASI (STUDI DI DESA ADAT BALUK, JEMBRANA, BALI) - Artika, I Gede Kusuma; Mujiburohman, Dian Aries; Nurasa, Akur; Sutaryono, Sutaryono (Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undang, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, 2021)
Keberadaan Lembaga Perkreditan Desa (LPD) sebagai lembaga keuangan milik Desa Adat di Bali semakin kuat dengan terbitnya UU LKM dan Perda LPD. Kegiatan usaha LPD mendapat tanggapan yang positif dari krama desa, terutama dalam memberikan modal usaha melalui pinjaman. Dalam melaksanakan salah satu kegiatan perbankan tersebut, LPD melakukan pengikatan jaminan melalui pembebanan Hak Tanggungan (HT), namun disisi lain LPD merupakan lembaga milik adat yang hanya tunduk terhadap hukum adat. Penelitian ini mengkaji bagaimana status hukum pemberian HT kepada LPD dikaitkan dengan bentuk hukum kelembagaan LPD dan mengkaji upaya yang ditempuh LPD dalam menyelesaikan kasus wanprestasi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemberian HT kepada LPD sah dan berkepastian hukum. Selain itu upaya yang ditempuh oleh LPD dalam menyelesaikan kasus wanprestasi adalah penyelesaian secara adat berdasarkan awig-awig atau gugatan di pengadilan dimana proses penyelesaian sengketa selalu diawali dengan paruman adat.