IRONI PRAKTIK RANGKAP JABATAN DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA - Charity, May Lim (Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undang, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, 2016)
Era reformasi dengan segenap isu dan dinamika perubahannya juga menjadi momentum krusial dilontarkannya isu tentang bagaimana mewujudkan tata pemerintahan yang baik (good governance). Polemik seputar rangkap jabatan dalam konteks praktik ketatanegaraan di Indonesia memang masih menjadi topik yang terus diperdebatkan. Bukan hanya terbatas pada persoalan belum banyaknya aturan perundang-undangan yang mengatur perihal rangkap jabatan, tetapi juga menyangkut etika moral dan kultur birokrasi di dalam proses penyelenggaraan pemerintahan. Rangkap jabatan dilihat perspektif apapun (moral, etika, asas-asas umum penyelenggaraan pemerintahan yang baik) pada dasarya dilarang. Kendati belum banyak peraturan perundang-undangan mengatur perihal rangkap jabatan, sudah seyogyanya prinsip etika pemerintahan budaya malu di dalam proses penyelenggaraan pemerintahan harus dikedepankan.