KEDAULATAN INDONESIA DIANTARA VIRUS CORONA VERSUS ASAS RESIPROSITAS DAN ASAS MANFAAT (TINJAUAN YURIDIS PERTURAN PRESIDEN NOMOR 21 TAHUN 2016 TENTANG BEBAS VISA KUNJUNGAN) - Indaryanto, Wisnu (Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undang, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, 2020)
Sebagai negara berdaulat dan bagian dari masyarakat internasional, Indonesia memiliki kemerdekaan terhadap negara-negara lain. Oleh karena itu, Indonesia juga perlu menerapkan asas-asas dalam hukum internasional dalam mengambil kebijakan negara. Salah satu asas tersebut adalah asas resiprositas atau timbal balik dan asas manfaat. Asas resiprositas pada dasarnya mengandung makna bahwa jika suatu negara menginginkan suatu perlakuan yang baik dari negara lain, maka negara yang bersangkutan tersebut juga harus memberi perlakuan yang baik terhadap negara. Sedangkan asas manfaat pada intinya memberikan manfaat serta tidak membahayakan keamanan dan ketertiban untuk diperbolehkan masuk ke wilayah Indonesia. Untuk itu, Indonesia mengeluarkan kebijakan melalui Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2016 tentang Bebas Visa Kunjungan. Apabila dikaitkan dengan kasus penyebaran virus corona yang akhir-akhir ini meluas dan meresahkan masyarakat internasional, maka kedaulatan Indonesia mendapat tantangan dari kedua asas tersebut (resiprositas dan manfaat). Selain itu, kebijakan pemberian Bebas Visa Kunjungan perlu mendapat evaluasi berdasarkan kedua asas tersebut, terlebih mengenai jumlah negara yang diberikan bebas Visa Kunjungan.