PENGUATAN LEGALITAS CROWDFUNDING SEBAGAI ALTERNATIF PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN GUNA MENUMBUHKAN EKONOMI NASIONAL - Kusumaputra, Ardhwinda; Winarno, Ronny; Retnowati, Endang (Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undang, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, 2020)
Perkembangan teknologi informasi terus meningkat, yang mendorong terciptanya inovasi. Salah satu bentuk inovasi yang dilakukan adalah dengan munculnya crowdfunding sebagai teknologi keuangan. Tulisan ini dimaksudkan untuk menganalisis alasan urgensi penguatan crowdfunding, terutama jika diarahkan sebagai alternatif pembiayaan untuk pengembangan daerah pedesaan. Tulisan ini menggunakan metode normatif, yang dilakukan dengan pendekatan teoretis dan perundang-undangan. Data sekunder yang dikumpulkan dianalisis secara kualitatif dalam bentuk deskriptif. Pada dasarnya, crowdfunding adalah kegiatan untuk mengumpulkan dana yang dimaksudkan untuk merealisasikan dan mengembangkan ide, ide, atau proyek tertentu secara online. Nilai-nilai dasar yang terkandung dalam crowdfunding juga sejalan dengan karakter dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yaitu gotong royong. Tingkat partisipasi masyarakat yang tinggi dalam crowdfunding membuktikan bahwa kegiatan ini dapat memberikan manfaat dan kenyamanan bagi masyarakat. Selain itu, crowdfunding juga bisa menjadi salah satu sarana dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional. Oleh karena itu, perlu untuk memperkuat keberadaan crowdfunding ini, terutama sebagai alternatif pembiayaan. Pengembangan kegiatan crowdfunding diarahkan pada skema pendanaan untuk pengembangan daerah pedesaan. Penjabaran dua hal ini dimungkinkan untuk membantu meningkatkan perekonomian nasional. Ini karena keduanya juga menjadi indikator pertumbuhan ekonomi nasional. Penguatan juga dilakukan melalui tiga pendekatan dasar, yaitu substansi, struktur dan budaya