PENEGAKAN HUKUM DAN TANGGUNG JAWAB NEGARA TERHADAP PEREMPUAN KORBAN HUMAN TRAFFICKING SEBAGAI WUJUD PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA - Chandrawaty, Yenny (Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undang, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, 2020)
ABSTRACT Human Trafficking violates human rights relating to the right to personal liberty. Many of these crimes occurred to vulnerable groups, one of which was women. Therefore, this paper aims first, to know the protection of women's human rights and legal policies to overcome the criminal act of trafficking women. Second, knowing the responsibility and role of the state towards women trafficking victims. This study uses a normative juridical research method. The results of the discussion show that the protection of women's human rights has been carried out even though it is still not optimal, so there are several legal policies to overcome it. Apart from that, the responsibility and role of the state towards victims of human trafficking can be seen in the establishment of the Integrated Service Center for the Empowerment of Women and Children and the programs implemented. Thus, it is advisable to carry out counseling in coordination with various related parties, have representatives of the Integrated Service Center for the Empowerment of Women and Children up to the sub-district level, and coordinate in matters of overseas licensing on the grounds of working. Keyword: Human Rights, Human Trafficking, Protection of Women ABSTRAK Perdagangan orang telah melanggar hak asasi manusia yang berkaitan dengan hak kebebasan pribadi. Tindak kejahatan tersebut banyak terjadi kepada kelompok rentan, salah satunya adalah perempuan. Oleh karena itu tulisan ini bertujuan pertama, mengetahui perlindungan hak asasi perempuan dan kebijakan hukum mengatasi tindak pidana perdagangan (trafficking) perempuan. Kedua, mengetahui tanggungjawab dan peran negara terhadap korban perdagangan (trafficking) perempuan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normative. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa perlindungan terhadap hak asasi perempuan telah dilakukan walapun masih belum optimal, sehingga terdapat beberapa kebijakan hukum untuk mengatasinya. Selain itu juga tanggung jawab dan peran negara terhadap korban perdagangan orang dapat terlihat dengan pembentukan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak dan program-program yang dilaksanakan. Dengan demikian, disarankan untuk melakukan penyuluhan berkoordinasi dengan berbagai pihak terkait, memiliki perwakilan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak sampai tingkat kecamatan, dan koordinasi dalam hal perijinan keluarnegari dengan alasan bekerja Keyword : Hak Asasi Manusia, Perdagangan Orang, Perlindungan Perempuan