Mewujudkan Keluarga Indonesia Anti Trafficking (KIAT) Melalui Penyuluhan Hukum Bagi Kelompok Kadarkum PKK Desa - Yenny Aman Serah; Purwanto Purwanto; Temmy Hastian; Rini Setiawati; Adhytia Nugraha (Lembaga Penelitian dan Pemberdayaan Masyarakat (LITPAM), 2025)
Program Keluarga Indonesia Anti Trafficking (KIAT) bertujuan meningkatkan literasi hukum dan kesadaran masyarakat dalam mencegah perdagangan manusia (TPPO), khususnya di Kelurahan Benua Mas, Kabupaten Bengkayang. Mitra utama dalam program ini adalah PKK Kelurahan Benua Mas yang memiliki peran strategis dalam pemberdayaan perempuan dan keluarga. Metode utama yang digunakan adalah penyuluhan hukum berbasis komunitas melalui ceramah interaktif, diskusi kelompok, simulasi kasus, serta pemanfaatan media digital seperti video edukasi dan grup WhatsApp. Hasil program menunjukkan peningkatan pemahaman peserta terhadap konsep TPPO, modus operandi pelaku, serta mekanisme perlindungan hukum, dengan peningkatan skor pemahaman hingga 55%. Pembentukan Kelompok Sadar Hukum (Kadarkum) PKK juga menjadi langkah strategis dalam keberlanjutan program. Kesimpulannya, program KIAT efektif dalam meningkatkan kesadaran hukum dan kapasitas komunitas dalam mencegah TPPO. Rekomendasi utama meliputi penguatan literasi digital bagi kader PKK, perluasan cakupan program ke wilayah lain, serta sinergi dengan pemangku kepentingan untuk kebijakan pencegahan TPPO yang lebih sistematis. An Indonesian Anti-Trafficking Family (KIAT) Through Legal Counseling for the Kadarkum PKK Village Group The Indonesian Anti-Trafficking Family (KIAT) program aims to enhance legal literacy and public awareness in preventing human trafficking (TPPO), particularly in Benua Mas Village, Bengkayang Regency. The main partner in this program is the Benua Mas PKK, which plays a strategic role in empowering women and families. The primary method used is community-based legal counseling through interactive lectures, group discussions, case simulations, and the use of digital media such as educational videos and WhatsApp groups. The program results show an increase in participants' understanding of TPPO concepts, perpetrators' modus operandi, and legal protection mechanisms, with knowledge scores improving by up to 55%. The formation of the PKK Legal Awareness Group (Kadarkum) is also a strategic step in ensuring the program's sustainability. In conclusion, the KIAT program effectively raises legal awareness and strengthens community capacity to prevent TPPO. Key recommendations include strengthening digital literacy for PKK members, expanding the program to other regions, and fostering synergy with stakeholders for a more systematic anti-trafficking policy.