PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA TERHADAP KEPALA SEKOLAH PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 45/PID.SUS-TPK/2021/PN.PLG.) - Widana, Ni Luh Gusti Juliet Putri (The Officium Nobile Journal, 2024)
Penelitian ini dilatarbelakangi dengan adanya peristiwa tindak pidana korupsi di lingkungan pendidikan yaitu SMA Negeri 13 Kota Palembang dengan cara menyalahgunakan penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap kepala sekolah yang merupakan pelaku tindak pidana korupsi dana bantuan operasional sekolah dan untuk mengetahui dan menganalisis penjatuhan teori pemidanaan pada putusan hakim nomor 45/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Plg. Metode penelitian yang digunakan adalah adalah metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana pada putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Plg adalah adanya bukti secara sah bahwa terdakwa melakukan tindak pidana korupsi melanggar Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Sebagaimana Yang Telah Dirubah Didalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP Jo Pasal 64 KUHP sehingga hakim memutuskan menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan serta denda Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Penjatuhan teori pemidanaan putusan hakim dalam putusan Nomor 45/Pid.Sus TPK/2021/PN.Plg menggunakan teori pemidanaan berupa teori relatif atau teori penangkalan sebagai upaya untuk mencegah pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya lagi dan mencegah orang lain atau masyarakat agar tidak melakukan perbuatan serupa.