Reformasi Birokrasi Lokal Berbasis Kepulauan di Kecamatan Tanimbar Selatan Ditinjau dari Dimensi Manajemen Tata Kelola Pemerintahan - Muriany, Telly; Ruhunlela, Victor S (Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah XII, 2021)
Reformasi birokrasi adalah perubahan besar dan mendasar dalam paradigma dan tata kelola pemerintahan Indonesia. Berbagai gerakan reformasi birokrasi yang dialami negara-negara maju banyak diilhami oleh tekanan masyarakat akan perlunya peningkatan kualitas pelayanan publik yang diberikan pemerintah. Permasalahan birokrasi menarik untuk diperdebatkan dalam konteks administrasi publik di Kecamatan Tanimbar Selatan mengingat outcome birokrasi kurang efektif tercapai di Kecamatan tersebut. Metode Penelitian yang digunakan yaitu penelitian deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan aspek akuntabiltias aparatur dalam pelayanan publik telah diterapkan, namun masih memerlukan pembinaan, peningkatan kemampuan dan mental aparatur. Aspek monitoring dan evaluasi kurang optimal dilakukan terkait dengan mentalitas, budaya dan sifat elitis birokrasi. Penegakan hukum sudah dijalankan, namun tidak optimal membawa dampak pada penegakkan hukum baik berupa substansi kebijakan maupun prosedur. Aspek transparansi pelayanan publik sudah berjalan namun belum maksimal masih perlu ditingkatkan. Kesimpulannya dimensi manajemen dan tata kelola kepemerintahan yang baik belum optimal diterapkan khusus perilaku birokrasi yang cenderung patologis yang sudah melembaga dalam mental aparat birokrasi. Sifat prosedur dan sistem masih dianggap sebagai formalitas yang hanya eksis diatas kertas. Pemaknaan birokrasi masih berada pada kejelasan prosedur, bukan pada keseluruhan konteks governance. Pengawasan dan pengendalian hanya akan dapat terlaksana jika ada kejelasan terhadap indikator evaluasi, padahal ketidakjelasan SOP dan beban kerja sangat tidak memungkinkan menyulitkan proses evaluasi yang terukur. Mentalitas, budaya permakluman dan sifat elitis birokrasi, setidaknya membawa dampak pada penegakkan hukum baik berupa substansi kebijakan mapun prosedur.