Peran Hukum Tata Negara dalam Pengaturan Kewenangan Pemerintah Daerah untuk Peningkatan Pembangunan Infrastruktur Berkelanjutan - Yusrina Handayani (Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, 2025)
Pemerintahan di Indonesia tentu memiliki sejarah dalam pengembangannya melalui sejarah hukum yang ada di Indonesia khususnya Hukum Tata Negara yang berperan penting dalam sistem pemerintahan Indonesia. Saat ini, penataan ruang telah ditempatkan sebagai salah satu komponen penting yang turut menentukan berhasil tidaknya proses pembangunan suatu wilayah, khususnya dalam rangka proses pembangunan berkelanjutan. Di sisi lain, pertumbuhan penduduk yang semakin pesat dari waktu ke waktu pada akhirnya menimbulkan kewajiban bagi pemerintah untuk melakukan pengaturan akan berbagai sarana kebutuhan hidup manusia. Melalui penelitian yang dilakukan secara yuridis normative, penelitian menunjukkan bahwa kebijakan penataan ruang merupakan salah satu upaya dalam rangka mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Sejalan dengan itu, maka keberadaan hukum dalam setiap perencanaan tata ruang akan sangat menentukan berhasil tidaknya kebijakan penataan ruang itu sendiri. Urgensi penataan ruang harus dimaknai sebagai agenda utama dalam rangka perencanaan pembangunan suatu negara atau wilayah. Penataan ruang akan sangat menentukan maju mundurnya perkembangan suatu wilayah. Dengan demikian, maka kebijakan penataan ruang harus dipandang sebagai instrumen yang dapat mengarahkan dan membangun manusia menuju peradaban yang lebih baik di masa depan.