PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU PEREDARAN VAKSIN PALSU DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NO.8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN - Fauzi, Akhmad (Universitas Nasional, 2020)
Pokok bahasan dalam penelitian ini adalah ”Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Peredaran Vaksin Palsu Dalam Perspektif Undang-Undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen”. Penegakan hukum adalah suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide tentang keadilan-keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Tujuan yang hendak dicapai adalah untuk mengetahui penegakan hukum terhadap pelaku peredaran vaksin dirinjau dari UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan untuk mengetahui bentuk perlindungan terhadap pasien ebagai konsumen jasa pelayanan medis menurut UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Metode Penelitian yang dipergunakan adalah metode penelitian yuridis normatif dengan penelitian terhadap kepustakaan. Analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa rumah sakit dengan sistem penjaminan mutu yang begitu utuh dan komprehensif masih bisa “kecolongan” dengan obat-obatan dengan mutu dibawah standar tau vaksin palsu bisa masuk dalam rumah sakit dan dipakai kepada paaien. Hal ini membuktikan bahwa rumah sakit wajib turut serta bertanggungjawab atas kelalaian dari salah satu unsur institusi atau organisasi kefarmasian. Jadi rumah sakit bisa dijadikan sebagai subyek hukum dengan gugatan ganti kerugian dengan memenuhi unsur Perbuatan Melawan Hukum (yang selanjutnya disebut PMH.). Selain itu segala upaya kegiatan pencegahan dan pengobatan penyakit, masyarakat (pasien) wajib harus mendapatkanya. Kata Kunci: Penegakan Hukum, Vaksin Palsu, Perlindungan Konsumen Abstract The subject of this research is