IMPLEMENTASI PENEGAKAN HUKUM DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA TERHADAP PELAKU PROSTITUSI ONLINE DI DKI JAKARTA - Hamrin, Hamrin (Universitas Nasional, 2021)
AbstrakProstitusi online atau pelacuran yang dilakukan dalam jaringan (daring/online) merupakan suatu perbuatan berhubungan seksual dengan orang lain dengan menggunakan “transaksi” yang mana proses transaksi itu dapat dilakukan dengan menggunakan media elektronik. Rumusan masalah dalam penulisan ini adalah bagaimana penegakan hukum dalam sistem peardilan pidana terhadap pelaku prostiusi melalui media online dan menganalisis penegakan hukum yang ideal terhadap pelaku prostitusi melalui media online di DKI Jakarta. Penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif penderkatan perundangan-undangan, konseptual dan kasus. Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer,sekunder, tersier dan analisis bahan hukum adalah analisis kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa 1.Penegakan Hukum dalam sistem peradilan pidana terhadap pelaku prostitusi online harus terus dilakukan dalam rangka memberikan efek jera bagi para pelaku prostitusi online. Persolan prostitusi online menjadi salah satu faktor yang dapat merusak tataran generasi mudah seluruh Indonesia hal ini tentu sangat berkaitan dengan pembangunan bangsa ke depan, Oleh karena itu pemerintah semestinya memfokuskan pada bagaimana persolan-persoalan ini tentu sangat menarik untuk menjadi perhatian serius ketidak jelasakan aturan hukum terkait penindakan prostitusi Online terus merusak tataran bangsa. Dengan demikian Perda terkait penindakan prostitusi online mestinya menjadi perhatian serius guna melindungi para generasi muda. Begitu juga penegakan hukum prostitusi online di DKI Jakarta harus ada perda yang tegas agar semua pihak yang terlibat dapat dijerat demi memberikan efek jera untuk semua pihak.AbstractOnline prostitution or prostitution that is carried out in a network (online / online) is an act of sexual intercourse with another person using a