10.47313 ANALISIS YURIDIS PEMIDANAAN BAGI PELAKU TINDAK PIDANA MEMPERNIAGAKAN ORGAN TUBUH SATWA YANG DILINDUNGI - Chandra Tirta, Chandra (Universitas Nasional, 2024)
Satwa sebagai salah satu bagian yang tidak terpisahkan dari sumber daya alam dan sangat berharga nilainya bagi siklus kehidupan sehingga keberlangsungannya perlu dijaga. Diantara satwa liar dan dilindungi yang banyak menjadi incaran para pelaku kejahatan ini adalah Harimau Sumatera. Seperti halnya dalam perkara Putusan Pengadilan Negeri Ngawi, Terdakwa Warsito yang secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana memperniagakan dan menyimpan kulit serta bagian-bagian lain satwa yang dilindungi. Adapun kesimpulan dari penelitian ini yaitu Pemidaan untuk pelaku diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati, dan Ekosistemnya, Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Tumbuhan dan Satwa yang Dilindungi, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa liar. Untuk Pertimbangan Hakim pada perkara tersebut tidak maksimal dalam memberikan denda dan pidana bagi pelaku Animals are an inseparable part of natural resources and are very valuable for the cycle of life, so their sustainability needs to be maintained. Among the wild and protected animals that are often targeted by criminals is the Sumatran tiger. As in the case of the Ngawi District Court decision, Defendant Warsito was legally and convincingly guilty of committing the criminal act of trading and storing skins and other parts of protected animals. The conclusion of this thesis is that punishment for perpetrators is regulated in Law Number 5 of 1990 concerning the Conservation of Living Natural Resources and their Ecosystems, GovernmentRegulation Number 7 of 1999 concerning Preservation of Protected Plants and Animals, Government Regulation Number 8 of 1999 concerning Utilization Types of Wild Plants and Animals. For the judge's consideration in this case, it was not optimal to impose fines and penalties on the perpetrator