10.47313 DUGAAN CACAT HUKUM PUTUSAN PTUN SURABAYA NOMOR 190/G/2021/PTUN.SBY DALAM SURAT KEPUTUSAN REKTOR NO. 887/UN3/2021 TENTANG PEMBERHENTIAN SEBAGAI MAHASISWA UNIVERSITAS AIRLANGGA TAHUN 2022 - Chairijah, Chairijah; Zainal Abidin, Abidin (Universitas Nasional, 2024)
Peradilan Tata Usaha Negara berfungsi untuk menangani penyelesaian sengketa antara pemerintah dengan warga masyarakat atau badan hukum. Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara baik di pusat maupun di daerah sebagai akibat dari dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara. Hasil dari penelitian menyatakan bahwa perlindungan hukum untuk Sdr. Luqman Alwi belum sepenuhnya sesuai dengan teori perlindungan hukum yang bertujuan untuk melindungi hak-hak yuridis nya yang sesuai dengan Pasal 1243 KUHPerdata. Pertimbangan hakim yang tidak mengabulkan kerugian keuntungan yang diharapkan dalam putusan nomor 190/G/2021/PTUN.SBY kuranglah tepat, karena kerugian tersebut dapat diperhitungkan dan masuk ke dalam kategori kerugian materiil. The State Administrative Court functions to handle dispute resolution between the government and citizens or legal entities. State Administrative Disputes are disputes that arise in the field of State Administration between civil persons or legal entities and state administrative bodies or officials both at the central and regional levels as a result of the issuance of a State Administration Decree. The results of the study stated that legal protection for Mr. Luqman Alwi has not fully complied with the theory of legal protection which aims to protect his