Implikasi Konvergensi Media Pada Undang-Undang Penyiaran No. 32 Tahun 2002 (Studi Kepustakaan Terhadap Ekonomi Politik Media Vincent Mosco) - Yogie Alwaton (Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari, 2025)
Penelitian mengenai kebijakan dalam ranah penyiaran memang telah banyak diteliti. Namun, riset yang menyajikan kebaruan dalam relasinya dengan konvergensi media masih terbatas. Penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki persoalan regulasi penyiaran di Indonesia dan kaitannya dengan konvergensi media yang dianalisis dengan kerangka teori ekonomi politik media dari Vincent Mosco (1998). Untuk menjawab permasalahan penelitian, peneliti menggunakan metode studi kepustakaan dengan mengelaborasikan pelbagai literatur terkait. Penelitian ini mengungkapkan bahwa ada implikasi serius dari regulasi penyiaran di Indonesia. Pertama, adanya konglomerasi dan afiliasi politik media yang kian melanggengkan media-media besar untuk mendulang bisnisnya. Kedua, peran dari KPI yang nyatanya masih gagal sebagai regulator independen negara dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Peneliti merekomendasikan untuk segera merancang undang-undang yang baru atau merevisinya. Ketiga, dari perspektif ekonomi politik media, regulasi penyiaran dan hubungannya dengan media yang terkonvergen justru hanya menyebabkan media besar yang menjadi semakin besar, sementara media kecil akan kalah saing. Konsekuensinya ialah adanya keberagaman konten yang semakin semu. Terlebih, media-media besar telah melancarkan bisnis mereka ke berbagai lini bisnis yang sekaligus berimplikasi pula pada kuatnya afiliasi politik mereka. Pada muaranya, ditinjau dari ekonomi politik media, terjadi akumulasi kapitalisme yang terus diproduksi, baik dari media, khalayak, pengiklan dan pekerja media sehingga tercermin pula oleh pemilik media yang membentuk ideologi khalayak agar dapat memiliki konsensus yang sama dengan ideologi mereka.