IMPLEMENTASI PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN BANTUAN OPERASIONAL DAERAH KOTA PROBOLINGGO - Lailatul Qodariyah; Veronica Sri Astuti; Eko Yudianto (UPT Publikasi Dan Pengelolaan Jurnal Universitas Islam Kalimantan MAB Banjarmasin, 2023)
Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui penyelenggaraan dan peningkatkan mutu pendidikan di daerah pemerintah Kota Probolinggo dengan memberikan Bantuan Operasional Sekolah (BOSDA) sesuai dengan kemampuan keuangan daerah. Sekolah penerima BOSDA adalah Sekolah Dasar (SD) Negeri dan Swasta, Madrasah Ibtidaiyah (MI) Swasta, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri dan Swasta, dan Madrasah Tsanawiyah (MTs) Negeri dan Swasta. Selain itu peneliti ingin mengetahui implementasi kebijakan BOSDA di Kota Probolinggo terutama terhadap SD berbasis swasta. Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif yang bertujuan untuk menjelaskan fokus dari penelitian ini yang artinya menggambarkan suatu keadaan dengan pendekatan kualitatif atau penelitian yang lebih sesuai dengan mengecek kondisi pada objek penelitiannya. Sedangkan analisis data menggunakan teori George C. Edward III dengan variabel yaitu 1) Komunikasi yang menggunakan penyampaian pesan yang jelas agar tidak terjadi kesalahpahaman tentang subtansi kebijakan dan di perkuat dalam Perwali Kota. 2) Sumber Daya merupakan pendukung sebuah pelaksana kebijakan dengan menggunakan sumber daya manusia, informasi, kewenangan serta fasilitas-fasilitas sebagai indikator mengimplementasikan suatu kebijakan. 3) Disposisi para pelaksana menjadi hal yang mempengaruhi suatu kebijakan dengan menggunakan sikap persepsi, kewenangan, pemahaman, dan komitmen sebagai tolak ukur dalam menerapkan suatu kebijakan, 4) Struktur Birokrasi dikerjakan dengan menggunakan suatu Standard Operating Procedures (SOPs) yang mana hal tersebut bisa membatasi atau juga bisa membuat implementasi yang dilaksanakan memiliki batas pada pelaksanaannya. Hasil menunjukkan BOSDA ini membantu meningkatkan kualitas pendidikan Kota Probolinggo secara perlahan karena tidak banyak yang dapat dilakukan oleh sekolah penerima BOSDA dengan anggaran yang minimal tersebut. Para pelaksana kebijakan ini atau sekolah lebih fokus menggunakan BOSDA pada honor pengajar karena untuk fasilitas dan kebutuhan belajar mengajar lebih banyak menggunakan BOS reguler.