IMPLIKASI HUKUM PENOLAKAN DOKTER SEBAGAI EKSEKUTOR KEBIRI KIMIA TERHADAP PELAKU KEKERASAN SEKSUAL ANAK - NIM. A1011211249, GLORIA ANGGI RUMAPEA (Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura, 2025)
ABSTRAK Kekerasan seksual terhadap anak setiap tahunnya mengalami peningkatan, dan pelaku biasanya berasal dari lingkungan terdekat korban. Pemerintah Indonesia mengeluarkan hukuman kebiri kimia untuk menanggulangi hal ini. Namun, terdapat penolakan dari Ikatan Dokter Indonesia (IDI) terkait pelaksanaan kebiri kimia, dengan alasan tidak sesuai dengan kode etik kedokteran dan kurang bukti dari efektivitas hukuman kebiri kimia. Hal ini mengakibatkan terhambatnya pelaksanaan hukuman kebiri kimia, bagi terpidana kekerasan seksual terhadap anak yang telah dijatuhi hukuman kebiri kimia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implikasi hukum terhadap dokter yang menolak melaksanakan eksekusi kebiri kimia dan dampaknya terhadap pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan kasus dan konseptual untuk menganalisis masalah hukum penolakan dokter melaksanakan eksekusi kebiri kimia terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak Data penelitian diperoleh melalui studi dokumen, mengkaji peraturan, putusan pengadilan, dan literatur hukum analisis dilakukan secara kualitatif untuk memberikan gambaran deskriptif dan pemahaman mendalam terkait isu tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penolakan dokter terhadap eksekusi kebiri kimia terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual anak mengarah pada hambatan pelaksanaan putusan hukum. Dokter menganggap kebiri kimia bertentangan dengan kode etik kedokteran, meskipun bertujuan untuk mencegah kejahatan berulang. Penolakan tersebut bisa dikategorikan sebagai obstrution of justice, jika memenuhi unsur Pasal 216 KUHP, yang masih membutuhkan sanksi yang jelas untuk memastikan pelaksanaan hukuman. Kesimpulan penelitian menunjukkan kendala pelaksanaan eksekusi kebiri kimia, terutama penolakan dokter karena bertentangan dengan kode etik kedokteran penolakan ini dapat dianggap sebagai obstruction of justice. Saran penelitian mencakup langkah administratif oleh jaksa, pemahaman hukum bagi dokter, serta perlunya informed consent dari terpidana untuk memastikan eksekusi kebiri kimia sesuai dengan prosedur dan hak terpidana terlindungi. Kata Kunci: Kekerasan Seksual Terhadap Anak; Kebiri Kimia; Kode Etik Kedokteran.