ANALISIS PEMISAHAN BERKAS PERKARA PIDANA (SPLITSING) DALAM PROSES PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA KORUPSI OLEH KEJAKSAAN (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 26/PID.SUS-TPK/2023/PN PTK) - NIM. A1011211134, YOGI PRATAMA (Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura, 2025)
Abstract This study aims to determine the substantive reasons for handling corruption cases in the Pontianak District Attorney's Office using the method of splitting criminal case files (Splitsing) and assess the procedural effectiveness of the method of splitting criminal case files (Splitsing) in the evidentiary process when used in corruption cases by the Pontianak District Attorney's Office. This research raises the issue of why corruption cases in the Pontianak State Attorney's Office use the method of splitting criminal case files (Splitsing) and how is the effectiveness of the method of splitting criminal case files (Splitsing) in handling evidence of corruption cases by the Pontianak State Attorney's Office. The research used is a type of empirical juridical research that is descriptive analytical in nature with a case study approach to decision Number 26/PID.SUS-TPK/2023/PN PTK, this research explores the challenges faced by the Public Prosecutor in managing evidence and testimony. The results show that file separation can assist in better evidence management, and provide recommendations to improve the effectiveness of law enforcement in Indonesia. Law is dynamic and requires a progressive approach to achieve justice. Through a study of the splitting of criminal case files (Splitsing) in corruption cases, it was found that clear technical guidelines, coordination between law enforcement officials, capacity building of prosecutors, public transparency, and periodic evaluation are needed so that the (Splitsing) strategy can be implemented fairly, effectively and accountably. Keywords: File Splitting, Evidentiary System. Prosecutorial Authority, Corruption Crime Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui alasan substantif penanganan kasus tindak pidana korupsi di Kejaksaan Negeri Pontianak menggunakan metode pemisahan berkas perkara pidana (Splitsing) dan menilai efektivitas prosedural metode pemisahan berkas perkara pidana (Splitsing) dalam proses pembuktian pada saat digunakan dalam kasus tindak pidana korupsi oleh Kejaksaan Negeri Pontianak.Penelitian ini mengangkat masalah mengapa kasus tindak pidana korupsi di Kejaksaan Negeri Pontianak menggunakan metode pemisahan berkas perkara pidana (Splitsing) dan bagaimana efektivitas metode pemisahan berkas perkara pidana (Splitsing) dalam penanganan pembuktian kasus tindak pidana korupsi oleh Kejaksaan Negeri Pontianak. Metode penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian yuridis empiris yang bersifat deskriptif analitis dengan pendekatan studi kasus pada putusan Nomor 26/PID.SUS-TPK/2023/PN PTK, penelitian ini mengeksplorasi tantangan yang dihadapi oleh Jaksa Penuntut Umum dalam mengelola bukti dan kesaksian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemisahan berkas dapat membantu dalam pengelolaan bukti yang lebih baik, serta memberikan rekomendasi untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum di Indonesia. Hukum bersifat dinamis dan menuntut pendekatan progresif untuk mencapai keadilan. Melalui studi terhadap pemisahan berkas perkara pidana (Splitsing) dalam kasus korupsi, ditemukan perlunya pedoman teknis yang jelas, koordinasi antar aparat penegak hukum, peningkatan kapasitas jaksa, transparansi publik, serta evaluasi berkala agar strategi (Splitsing) dapat diterapkan secara adil, efektif, dan akuntabel. Kata Kunci: Splitsing, Sistem Pembuktian. Wewenang Kejaksaan, Tindak Pidana Korupsi