PERAN INDUSTRI PLYWOOD DALAM PENYERAPAN TENAGA KERJA DAN IMPLIKASINYA TERHADAP KETAHANAN EKONOMI KELUARGA : (Studi Pada “CV Berkah Sigran Jaya” di Kecamatan Kranggan, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah) - Ahsan, Ahmad Nur; Hifni, Muchammad (PPM Sdirjianbang Akademi Militer, 2024)
Berdasarkan larangan pemerintah dalam mengekspor kayu yang masih dalam bentuk gelondongan (log), hal ini mendorong timbulnya industri pengolahan kayu seperti industri kayu lapis (Plywood) berkembang sangat pesat. Industri plywood merupakan salah satu sumber pendapatan ekonomi yang dapat memberikan kontribusi positif terhadap ketahanan ekonomi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis aktivitas produksi plywood dan menganalisis implikasi penyerapan tenaga kerja industri plywood terhadap peningkatan ketahanan ekonomi keluarga pada pekerja “CV Berkah Sigran Jaya” Pendekatan penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan metode deskriptif yang bersifat eksploratif dengan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dokumentasi dan kepustakaan. Informan yang diwawancarai adalah direktur, serikat pengurus pekerja satu orang dan pekerja CV Berkah Sigran Jaya sebanyak enam orang. Analisis data yang digunakan adalah kategorisasi data, reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, diketahui bahwa dengan adanya aktivitas produksi plywood di CV Berkah Sigran Jaya, mempunyai implikasi peran terhadap penciptaan lapangan pekerjaan, penyerapan industri hasil hutan produksi, sumber pendapatan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja lokal. Implikasinya terhadap ketahanan ekonomi keluarga, dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi keluarga yang diukur melalui empat indikator yaitu: 1) tempat tinggal keluarga, 2) pendapatan keluarga yang sudah melebihi Upah Minimum Kota (UMK) Kabupaten Temanggung sebesar 1.870.200 rupiah sedangkan upah pekerja sebesar 2.000.000 rupiah, hal ini merupakan salah satu indikator terkuat terhadap penentuan implikasi ketahanan ekonomi keluarga pekerja, 3) pembiayaan pendidikan anak yang tidak sampai putus sekolah dalam wajib belajar 12 tahun., dan 4) jaminan keuangan keluarga dalam bentuk, baik itu produk bank, non bank dan lainya.