PEMBUATAN PETA ADMINISTRASI DESA DAN FASILITAS UMUM MELALUI OBSERVASI LANGSUNG BERSAMA APARAT DESA KERTASANA, KECAMATAN KEDONDONG, KABUPATEN PESAWARAN - Mahasiswa KKN Univeristas Lampung (Badan Pelaksana Kuliah Kerja Nyata Universitas Lampung, 2024)
Abstrak Desa Kertasana merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Kedondong Kabupaten Pesawaran yang sebagian besar wilayahnya berupa persawahan dan pemukiman dengan mata pencaharian penduduknya mayoritas sebagai petani sehingga diperlukan informasi berupa peta administrasi dan fasilitas umum yang bisa diakses oleh warga maupun pendatang. Namun peta desa yang dimiliki masih berupa peta sederhana yang berfungsi untuk menunjukkan batas wilayah administrasi, dan tidak menggambarkan komponen pendukung seperti fasilitas umum yang ada di desa tersebut. Penulisan artikel ini bertujuan memberikan informasi kepada masyarakat mengenai pemetaan batas administrasi desa sesuai Peraturan Kepala BIG No. 3 Tahun 2016 sebagai pedoman pembangunan desa. Metode dalam penulisan artikel ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan model deskriptif-eksplanatif yang bermaksud memberikan gambaran mendetail terkait program kerja pembuatan peta administrasi dengan menggunakan data primer dan sekunder ini meliputi tahap survey lapangan, pembuatan peta administrasi, validasi peta, cetak dan serah terima peta kepada desa. Dengan terbitnya artikel ini diharapkan menghasilkan peta desa yang berisi informasi geospasial berupa batas wilayah administrasi serta sarana dan prasarana yang dapat ditemui di wilayah tersebut. Oleh karena itu, penyajian peta perlu dilakukan pembaharuan seiring berjalannya waktu untuk menyesuaikan kondisi terbaru yang ada di Desa Kertasana. Kata kunci: Desa Kertasana, Peraturan Kepala BIG No. 3 Tahun 2016, Peta, Fasilitas Abstract Kertasana Village is one of the villages in Kedondong District, Pesawaran Regency, where most of its area is in the form of rice fields and settlements with the livelihood of the majority of the population as farmers, so information is needed in the form of administrative maps and public facilities that can be accessed by residents and migrants. However, the village map that is owned is still a simple map that functions to show administrative area boundaries, and does not describe supporting components such as public facilities in the village. Writing this article aims to provide information to the public regarding the mapping of village administrative boundaries in accordance with the Head of BIG Regulation No. 3 of 2016 as a guideline for village development. The method in writing this article uses a qualitative approach with a descriptive-explanative model which intends to provide a detailed description of the work program for making administrative maps using primary and secondary data including field survey stages, making administrative maps, validating maps, printing and handing over of maps to villages. . With the publication of this article, it is hoped that it will produce a village map containing geospatial information in the form of administrative area boundaries and facilities and infrastructure that can be found in the area. Therefore, it is necessary to update the presentation of the map over time to adjust to the latest conditions in Kertasana Village. Keywords: Kertasana Village, Regulation of the Head of BIG No. 3 of 2016, Map, Facilities