KEBIJAKAN PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA TERHADAP RELOKASI PEDAGANG KAKI LIMA PERSPEKTIF HUKUM DAN HAM (Policy of DKI Jakarta Provincial Government For Relocation of Street Vendors In Perspective Law And Rights) - Oksimana Darmawan (Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia, 2016)
Dampak negatif keberadaan PKL adalah pemakaian fasilitas ruang publik. Namun PKL berhak untuk memenuhikebutuhan ekonominya, sehingga PKL perlu ditata atau direlokasi. Permasalahan penelitian, yaitu, pertamabagaimana kebijakan pemerintah provinsi dalam perspektif hukum dan HAM; kedua, kendala yang ditemuidalam melakukan relokasi PKL khususnya PKL KS Tubun. Metode penelitian adalah deskriptif kualitatifdengan mengambil sampel PKL KS Tubun Jakarta Barat. Kesimpulan penelitian adalah kebijakan PemerintahProvinsi DKI Jakarta melalui Pergub No. 10 Tahun 2015 hanya mengatur PKL yang mengajukan permohonanTDU, sebaliknya PKL yang tidak mengajukan permohonan TDU tidak berhak direlokasi. Dalam perspektifhukum, struktur hukum dinilai pasif, subtansi tidak responsif, dan perilaku pihak pemerintah kurang progresif.Dalam perspektif HAM, pemerintah telah melakukan pembiaran terhadap PKL liar. Kendala relokasi PKL KSTubun adalah kondisi tempat relokasi yang tidak layak pakai. Disarankan untuk merevisi subtansi Pergub No.10 Tahun 2015, dan dan Gubernur sebagai pemegang saham tertinggi di PD Pasar Jaya Slipi diharapkan untukmenfasilitasi melalui kebijakan dalam pengawasan dan bantuan pembiayaan modalAbstractBasically, the problem of street vendors because they use facilities of public space. But, on another side,they have rights to satisfy their economic needs. This research examines, firstly; how provincial governmentpolicy and efforts of city government in a relocation of street vendors (PKL); secondly, obstacles faced torelocate street vendors. The research method is qualitative descriptive by taking samples of street vendorsat KS Tubun , West Jakarta. One of finding fact shows that illegal street vendors do not write a letter to(Suku Dinas) Department of Small, Medium Enterprises Loans (KUMKM), so it is categorized as illegal streetvendors, because unregistered. Whereas, one of this research recommendation is necessary to revise GovernorRegulation of DKI Jakarta Number 10, Year 2015 so that the Office and (Suku Dinas) Department of Small,Medium Enterprises Loans (KUMKM) actively step in judging or doing analytical study in order to empowerillegal street vendors become street vendor management.