Model integrasi kebijakan pertahanan dan kebijakan publik mengatasi ancaman perang hibrida guna meningkatkan pertahanan negara - Wijanarko, Trias; Supriyadi, Asep Adang; Saputro, Guntur Eko; Harefa, Faonaso; Kartiningsih, Yuli; Mardamsyah, Adam (IHSA Institute, 2025)
Dalam era globalisasi yang kompleks, ancaman terhadap keamanan nasional tidak lagi bersifat konvensional, melainkan cenderung mengarah pada bentuk hybrid warfare yang menggabungkan aspek militer, siber, ekonomi, sosial, dan politik. Penelitian ini menyoroti pentingnya integrasi antara kebijakan pertahanan dan kebijakan publik sebagai respons strategis terhadap dinamika ancaman tersebut. Globalisasi telah menciptakan jaringan ketergantungan antarnegara, sehingga kebijakan pertahanan tidak dapat lagi berdiri sendiri, melainkan harus bersinergi dengan kebijakan publik yang mampu menjawab akar masalah seperti ketimpangan sosial dan ketidakpuasan politik. Selain itu, kemajuan teknologi seperti kecerdasan buatan, sistem drone, dan serangan siber turut membentuk ulang strategi pertahanan, sehingga menuntut adanya kebijakan yang adaptif, etis, dan terintegrasi. Kerja sama internasional dan keterlibatan masyarakat sipil menjadi komponen penting dalam menyusun kebijakan yang legitimatif dan berkelanjutan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif melalui kegiatan brainstorming dalam pengabdian kepada masyarakat oleh mahasiswa doktoral Universitas Pertahanan, untuk menggali pandangan para pemangku kepentingan terkait integrasi kebijakan. Temuan ini merekomendasikan strategi kolaboratif, partisipatif, dan berbasis inovasi untuk membangun sistem keamanan nasional yang tangguh dalam menghadapi ancaman hybrid warfare yang terus berkembang.