PROSPEK KEWENANGAN DAERAH DALAM RANGKA PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Z U B I R, Z U B I R (Universitas Medan Area, 2012)
Meskipun sekarang ini Undang-undang No. 32 dan 33 tahun 2004 telah dilaksanakan, akan tetapi dalam pelaksanaan masih terdapat beberapa kendala, baik secara internal maupun eksternal. Polemik utama dalam hal ini adalah masalah keuangan pemerintah daerah, yaitu masih banyak pemerintah Kabupaten dan Kota yang belum mampu untuk berdiri sendiri apabila ditinjau dari segi keuangan.Kabupaten Aceh Tamiang sebagai salaj satu Kabupaten di Provinsi Nagro Aceh Darussalam, dalam pembiayaan masih mengandadlkan dari DAU sedangkan yang berasal dari sumber daerah sendiri sumber pembiayaan daerah otonomi. PAD masih sangat kecil sedangkan DAU sebagai bentuk lain dari subsidi justru semangkin besar. Berdasarkan hasil pembahasan, ternyata kewenangan daerah dalam rangka untuk meningkatkan Pendapatan Asli Dearah masih cukup besa