Kesiapan Aparatur Sipil Negara (ASN) Terhadap Implementasi UU Pelindungan Data Pribadi (UU PDP): The Readiness of Civil Servants (ASN) for the Implementation of the Personal Data Protection Act (PDP Act) - Nuruzzaman, Muhammad Taufiq; Wirawan, Adi; Muslimah, Ulfa Septi; Setyono, Yoga (Fakultas Sains dan Teknologi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2025)
Undang-undang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) telah disahkan oleh DPR pada 17 Oktober 2022 lalu menjadi UU No 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi. Salah satu pasalnya menyebutkan bahwa UU ini akan mulai berlaku 2 tahun setelah diundangkan yaitu 17 Oktober 2024. Artinya, semenjak UU ini berlaku pada Oktober 2024 nanti, maka sanksi-sanksi terhadap pelanggaran UU ini juga akan berlaku. Mengingat status tersebut maka sudah selayaknya untuk UIN Sunan Kalijaga memperhatikan dengan baik implementasi UU PDP tersebut. Pada penelitian ini, pengetahuan dan persiapan para ASN di UIN Sunan Kalijaga akan disurvei dan dievaluasi. Dari sisi persiapan, afeksi ASN terhadap implementasi ini akan ditanyakan. Dari total ASN sebanyak 1009 orang, ada 152 responden yang menjawab dengan lengkap. Survei dilakukan pada November dan Desember 2024. Hasil dari survei menunjukkan bahwa secara umum responden dalam hal ini adalah ASN di UIN Sunan Kalijaga sudah cukup memahami tentang keberadaan dan konsekuensi dari UU PDP ini. Akan tetapi, mereka juga banyak yang menyatakan bahwa UIN Sunan Kalijaga sebagai institusi belum siap untuk menghadapi konsekuensinya. Oleh karena itu, perlu dilakukan sosialisasi ulang dan penambahan infrastruktur keamanan informasi agar tidak terkena jerat pidana maupun perdata di kemudian hari. Analisis data juga menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan pengetahuan dan afeksi untuk beberapa kelompok responden sehingga kegiatan-kegiatan terkait implementasi UU PDP harus melibatkan semua pihak dan semua level jabatan. Kata kunci: Personal Data Protection Act, UIN Sunan Kalijaga, Information Security ——————————- Abstract The Personal Data Protection Act (PDP Act) was enacted by the Indonesian House of Representatives on October 17, 2022, becoming Law No. 27 of 2022 on Personal Data Protection. One of its articles states that the law will take effect two years after its promulgation, specifically on October 17, 2024. This means that starting from October 2024, the sanctions for violations of this law will also come into force. Given this status, it is imperative for UIN Sunan Kalijaga to carefully consider the implementation of the PDP Act. In this study, the knowledge and preparedness of civil servants (ASN) at UIN Sunan Kalijaga were surveyed and evaluated. Regarding preparedness, the affective response of the civil servants toward the implementation of this law was assessed. Out of a total of 1,009 civil servants, 152 respondents provided complete responses. The survey was conducted in November and December 2024. The results of the survey indicate that, in general, the respondents, who in this case are civil servants at UIN Sunan Kalijaga, have a reasonable understanding of the existence and implications of the PDP Act. However, many also expressed that UIN Sunan Kalijaga as an institution is not yet prepared to face its consequences. Therefore, further dissemination and the enhancement of information security infrastructure are necessary to avoid criminal or civil liabilities in the future. Data analysis also shows that there is no significant difference in knowledge or affective response across various groups of respondents. Hence, activities related to the implementation of the PDP Act must involve all parties and all levels of positions within the institution. Keywords: Personal Data Protection Act, UIN Sunan Kalijaga, Information Security