PERMASALAHAN PELAKSANAAN PUTUSAN HAKIM - Latifiani, Dian (Departemen Hukum Perdata, 2015)
Putusan akhir suatu pengadilan dapat bersifat komdenatoir, konstitutif dan deklaratoir. Hanya putusan yang bersifat komdenatoir yang dapat dipaksakan pelaksanaan putusaannya. Dalam perkara sengketa konsumen (studi putusan 732 K/Pdt/2007), pihak terhukum tidak melaksanakan hukuman berupa membayar sejumlah uang kepada pihak lain. Pihak terhukum, seharusnya berkewajiban untuk melaksanakan dengan sukarela untuk membayar kan sejumlah uang, namun ternyata tidak. Sehingga pihak lawan mengalami kerugian materiil, juga kerugian waktu (mengikuti proses persidangan sampai putusan) namun ternyata hak yang digugat tidak didapat. Alasan pihak kalah untuk tidak melaksanakan putusan bermacam-macam. Ada yang karena memang tidak menerima kekalahannya, ada juga yang tidak memiliki harta/ uang untuk membayar sejumlah kerugiannya tersebut. Dalam instrumen hukum acara perdata terdapat upaya paksa eksekusi melalui tahapan adanya aanmaning, sita eksekusi dan lelang. Ada juga paksa badan yang dapat dilakukan untuk memaksa pihak terhukum (yang tidak beritikad baik) agar dapat melaksanakannya. Dahulu lembaga paksa badan pernah dihapuskan namun sekarang dihidupkan kembali dengan adanya Perma No. 1 Tahun 2000.Â Â Kata kunci: putusan pengadilan, pelaksanaan putusan, paksa badan.