TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PENERAPAN MEDIASI SENGKETA EKONOMI SYARIAH DI PENGADILAN AGAMA KELAS 1A MAKASSAR - Muhammadiyah Amin; Arniwati; Muhammad Anis (Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar, 2025)
Abstrak Mediasi adalah proses penyelesaian sengketa dengan bantuan mediator netral yang tidak dapat memutuskan, hanya membantu pihak-pihak mencapai kesepakatan. Proses ini mengikuti Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016. Penelitian ini mengkaji penerapan mediasi sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Kelas IA Makassar dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik penerapan mediasi sengketa ekonomi syariah di pengadilan agama kelas IA Makassar telah sesuai dengan peraturan Mahkama Agung RI No 1 Tahun 2016 Akan tetapi, mediasi dalam sengketa ini sering kali terbukti tidak berhasil karena banyaknya kreditor yang wanprestasi dalam memenuhi kewajibannya kepada debitur yang mengingkari dari kesepakatan awal. Situasi ini membuat debitur merasa dirugikan dan tidak dapat mencapai perdamaian, maka dari itu tingkat keberhasilan di pengadilan agama makassar sangatlah lemah dan para hakim harus tegas sesuai dengan peraturan yang berlaku. Berdasarkan ketentuan hukum ekonomi syariah Ketentuan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penerapan Mediasi Sengketa Ekonomi Syariah sudah sesuai dengan peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 yang telah di ubah dengan peraturan Mahkamah Agung RI No 1 Tahun 2016 tentang prosedur Mediasi di Pengdilan. Implikasi penelitian ini para hakim harus lebih tegas dalam menghadapi perkara sengketa ekonomi syariah agar terjadi perdamaian dalam penyelesaian mediasi sesuai dengan prosedur mediasi Nomor 1 Tahun 2016. Kata Kunci: Hukum Ekonomi Syariah, Mediasi, Sengketa Abstrac Mediation is a dispute resolution process with the help of a neutral mediator who cannot decide, only helps the parties reach an agreement. This process follows Supreme Court Regulation No. 1 of 2016. This study examines the application of sharia economic dispute mediation in the Makassar Class IA Religious Court with a qualitative approach. The results of the study indicate that the practice of implementing sharia economic dispute mediation in the Makassar Class IA Religious Court is in accordance with the Supreme Court Regulation of the Republic of Indonesia No. 1 of 2016. However, mediation in this dispute often proves unsuccessful because many creditors default in fulfilling their obligations to debtors who deny the initial agreement. This situation makes debtors feel disadvantaged and unable to achieve peace, therefore the success rate in the Makassar Religious Court is very weak and judges must be firm in accordance with applicable regulations. Based on the provisions of Islamic economic law, the provisions of Islamic Economic Law on the Implementation of Islamic Economic Dispute Mediation are in accordance with the regulation of the Supreme Court of the Republic of Indonesia Number 1 of 2008 which has been amended by the regulation of the Supreme Court of the Republic of Indonesia Number 1 of 2016 concerning Mediation procedures in Court. The implication of this study is that judges must be more assertive in dealing with Islamic economic dispute cases so that peace can be achieved in mediation settlement in accordance with the mediation procedure Number 1 of 2016. Keywords: Sharia Economic Law, Mediation, Dispute