A History of the Rise and Fall the Hajj Travel Industry after the Indonesian Independence Revolution, 1950-1978 - Baihaqi, Ahmad Fauzan; Fithor, Alin; Susandi, Deny Gunawan; Maulana, Arif (Universitas Negeri Makassar, 2025)
Industri perjalanan haji saat ini menjadi bahan diskusi di kalangan politisi, pembuat kebijakan publik serta akademisi dan tokoh agama. Dasar dari pembahasan ini adalah bagaimana pengelolaan industri haji dan umrah mengalami perubahan yang signifikan dari masa kolonial hingga era awal kemerdekaan yang dipengaruhi oleh globalisasi, kemajuan teknologi transportasi dan dinamika sosial ekonomi. Industri jasa ini mengalami persaingan yang ketat di antara para agen perjalanan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tantangan dalam pengelolaan industri haji dari perspektif kebijakan pemerintah dan aktivitas industri jasa lokal yang turut serta dalam pelayanan perjalanan haji pada masa awal kemerdekaan.Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan sumber studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan industri haji dan umrah mengalami perubahan sosial setelah Indonesia merdeka. Jika sebelumnya dimonopoli oleh Pemerintah Hindia Belanda dengan kapal-kapal perusahaan Belanda, maka setelah kemerdekaan menjadi lebih variatif mulai dari kapal uap hingga pesawat terbang. Dalam prosesnya, pengusaha lokal dilibatkan sebagai agen perjalanan. Namun demikian, masih banyak ditemukan fakta-fakta kecurangan atau hal-hal yang merugikan jemaah haji.Pembahasan temuan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa pertama, impian untuk memperbaiki perjalanan haji dengan mendirikan perusahaan pelayaran muslim, tidak berpengaruh pada kemajuan transportasi haji. Pelayanan pengangkutan jemaah haji dalam perjalanan menuju Jeddah masih tidak jauh berbeda antara masa kolonial dan masa awal Indonesia merdeka. Perbaikan yang signifikan terjadi setelah kendali perjalanan haji dipegang oleh pemerintah melalui Departemen Agama dan perusahaan pelayaran PT. Arafah. Kedua, dalam aspek administrasi pengangkutan jemaah haji masih sering merugikan jemaah bahkan cenderung diskriminatif, seperti yang terlihat dalam persoalan kuota haji. Penelitian ini dikaji dalam rangka memberikan perspektif baru dan merekomendasikan bahan kajian untuk penulisan sejarah ibadah haji pada masa awal Indonesia merdeka. Kata kunci: Industri Perjalanan Haji, Transportasi, Kondisi Pasca Revolusi Kemerdekaan AbstractThe Hajj travel industry is currently the subject of discussion among politicians, public policy makers as well as academics and religious figures. The basis for this discussion is how the management of the Hajj and Umrah industry experienced significant changes from colonial times to the early era of independence which was influenced by globalization, advances in transportation technology and socio-economic dynamics. The service industry experiences stiff competition among travel agents. This research aims to analyze the challenges in Hajj industry management from the perspective of government policy and the activities of the local service industry which participated in Hajj travel services during the early days of independence.This research uses qualitative research with a literature study source approach. The results of the research show that the management of the Hajj and Umrah industry experienced social changes after Indonesia's independence. If previously it was monopolized by the Dutch East Indies Government with Dutch company ships, then after independence it was more varied from steamships to airplanes. In the process, local entrepreneurs are involved as travel agents. However, there are still many facts of fraud or things that are detrimental to Hajj pilgrims.Discussion of the findings in this research shows that first, the dream of improving Hajj travel by establishing a Muslim shipping company, has no effect on the progress of Hajj transportation. The service for transporting Hajj pilgrims on their way to Jeddah was still not much different between the Colonial Period and the early days of independent Indonesia. Significant improvements after control of the Hajj trip was held by the government through the Department of Religion and the shipping company PT. Arafat. Secondly, in the administrative aspect of transporting Hajj pilgrims, it is still often detrimental to pilgrims and even tends to be discriminatory, as can be seen in the issue of Hajj quotas. This research was studied in order to provide a new perspective and recommend study material for writing the history of the pilgrimage in the early days of Independent Indonesia.Keywords: Hajj Travel Industry, Transportation, Post-Independence Conditions