Politik Hukum Dalam Perumusan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana - Sulastri Sangadji; Ami Cintia Melinda; Najib Satria; Ni Made Regina Febrianti (Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undang, Kementerian Hukum, 2025)
Pemerintah Indonesia melakukan pembaharuan dan penyempurnaan peraturan perundang-undangan yang dilakukan untuk mencapai kesesuaian dengan kondisi sosial dan kebutuhan bangsa. Salah satunya adalah pembaharuan dan penyempurnaan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Sebelumnya Indonesia menganut KUHP produk kolonial Belanda. Sekarang telah disahkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP (UU KUHP) yang merupakan produk asli Indonesia. Pembaharuan ini di landasi oleh semangat dekolonisasi. Tapi dalam proses pembentukan, UU KUHP menuai banyak kontroversi. Pengaturan tentang penghinaan presiden, penghinaan lembaga negara, dan pidana terpidana korupsi menjadi poin yang krusial. Perumusan UU KUHP tidak terlepas dari unsur politik hukum. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui unsur politik hukum dalam proses perumusan UU KUHP. Penelitian hukum normatif menjadi jenis penelitian dalam penulisan ini. Fokus penelitian ini tertuju pada norma hukum positif berupa peraturan perundang-undangan. Metode pengumpulan data menggunakan data sekunder. Pendekatan yang digunakan penulis adalah pendekatan undang-undang (statue approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Hasil penelitian mendapati bahwa perumusan UU KUHP belum memenuhi unsur politik hukum secara ideal. Karena produk hukum yang terkandung dalam KUHP tidak hanya berakhir dari sebuah UU tersebut telah diumumkan dalam suatu lembar negara. Justru pada saat itu akan muncul persoalan baik persoalan yang telah diperkirakan atapun yang belum pernah diprediksi.