Analisis Penyederhanaan Birokrasi Pemerintah Daerah Lingkup Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Tengah - adi tya indrawan, adi tya indrawan; Taufiqurokhman (Program Studi Administrasi Publik, 2025)
Penyederhanaan Birokrasi dalam bentuk penyetaraan Jabatan merupakan amanah dari Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 sebagai perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional. Metode yang digunakan dalam penelitian adalah pendekatan deskriptif dengan kajian Pustaka. Hasil penelitian yaitu jika dinilai dari berbagai sudut pandang, Penyederhanaan birokrasi di Provinsi Kalimantan Tengah telah menunjukan upaya nyata dalam mengurangi lapisan Struktural yang selama ini dianggap memperlambat pengambilan keputusan dan pelayanan publik. Tujuan dari penyederhanaan birokrasi ini adalah untuk menciptakan birokrasi yang lebih efisien dan responsif dalam menjalankan tugas dan fungsi Lembaga negara sebagai pelayan publik. Kata Kunci : Birokrasi, Pelayanan Publik, Penyetaraan Jabatan