Tanggung Jawab Moral Pejabat Melalui Pemanfaatan Media Cetak dan Elektronik dalam Rangka Penyelenggaraan Pemerintahan yang Bebas dari KKN - Zaka Firma Aditya (Universitas Paramadina, 2016)
AbstrakTanggungjawab moral pejabat seringkali menjadi permasalahan umum dalam tata kelola pemerintahan yang baik yang sulit untuk ditemukan solusi. Beberapa permasalahan muncul akibat tanggungjawab moral pejabat yang rendah. Misalnya dalam kasus pelaksanaan Putusan Tata Usaha Negara (TUN) yang telah in kracht van gwisjde yang tidak berjalan secara efektif karena rendahnya pertanggungjawaban moral pejabat untuk mematuhi putusan tersebut. Pelaksanaan program kerja pejabat seperti kunjungan kerja, rapat dan sebagainya juga membutuhkan tanggungjawab moral sehingga dalam pelaksanannya tidak memuat unsur KKN. Kunjungan kerja yang tidak relevan, rapat di tempat yang tidak semestinya, pelaksanaan program kerja yang tidak sesuai kebutuhan adalah contoh kegiatan pejabat dengan pertanggungjawabn moral yang rendah. Untuk mengatasi hal ini, maka perlu dibuat strategi pertanggungjawaban moral pejabat yang aplikatif dan relevan, yaitu bagaimana pertanggungjawaban moral yang dibuat oleh pejabat yang berwenang (moral agent) nantinya transparan dan akuntabel..Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik sebenarnya telah memberikan mekanisme pelaporan kegiatan pemerintahan yang transparan dan akuntabel melalui pengumuman di media cetak maupun elektronik. Makanismenya adalah setiap kegiatan yang berhubungan dengan pemerintahan dilaporkan dalam media cetak ataupun elektronik, baik itu anggaran yang digunakan ataupun dokumentasi kegiatan.. Dalam tulisan ini akan dibahas mendalam mengenai dua permasalahan, yaitu: (1) bagaimana bentuk penyelenggaraan pemerintahan yang membutuhkan tanggungjawab moral pejabat; dan (2) mekanisme tanggungjawab moral pejabat melalui pemanfaatan media cetak dan elektronik agar bersifat transparan dan akuntabel.